oleh

Rawan Data Ganda, Realisasi BSB di Sampang Ditunda

KABARMADURA.ID, Sampang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang bersama pihak penyedia jasa menyepakati untuk menunda realisasi program bantuan sosial beras (BSB) yang merupakan program dari Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Logislti (Bulog).

Pasalnya, penundaan tersebut akibat bantuannya akan disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM-PKH), yang diketahui secara otomatis menjadi penerima beras melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sampang Yuliadi Setiawan mengatakan, beras yang merupakan bantuan dari Kemensos yang bekerjasama dengan Bulog hingga saat ini tidak bisa disalurkan. Sebab, masih mencari alternatif dan formula baru hingga beberapa waktu kedepan.

Adapun tindakan itu sebagai penanggungjawab atas dasar kesepakatan bersama antara Pemkab Sampang, Asosiasi Kepala Desa (AKD) dan pihak ketiga sebagai penyedia jasa untuk sementara ditunda.

“Kami sedang mencari alternatif pendistribusian untuk meminimalisir terjadinya kecemburuan sosial di masyarakat, dan ini sudah disepakati bersama,” ungkapnya, Minggu (11/10/2020).

Bahkan pihaknya mengaku akan melakukan berbagai alternatif dan formula untuk menyalurkan bantuan beras itu agar tepat sasaran, sehingga dapat meminimalisir dari dampak Covid-19.

“Kalau jadwalnya bulan ini tapi masih pertimbangan lagi agar bantuan ini tidak menimbulkan gejolak atau kecemburuan sosial,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Sampang, Akhmad Muhtadin menuturkan, sementara penyaluran BSB ditunda dulu. Sebab, bantuannya disalurkan KPM PKH, sehingga antisipasi untuk adanya tumpang tindih data, jadi sebagian kepala desa meminta untuk pemerataan.

“KPM PKH sudah menerima uang dan beras malah masih mau dibantu dengan tambahan beras 15kg dari BSB  selama 3 bulan, Selain itu, data PKH yang tidak tepat sasaran, sebab banyak masyarakat yang layak menerima namun tidak menjadi KPM PKH,” tukasnya (mal/mam).

Komentar

News Feed