Rawan Konflik, Pengamanan Pilkades di Bangkalan Telan Rp2,5 Miliar

  • Whatsapp
(FOTO: KM/HELMI YAHYA) SERIUS: Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron beserta Jajaran Forkopimda Bangkalan saat membahas persiapan kemanan pilkdes di Pendopo Agung, Bangkalan.

KABARMADURA.ID, BANGKALAN-Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa (TFPKD) Bangkalan sedang memetakan desa yang rawan konflik. Bahkan untuk menyiapkan upaya pengamanan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan sampai menganggarlam Rp2,5 miliar.

Pengamanan itu menggandeng seluruh Jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bangkalan.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) sekaligus Ketua TFPKD Bangkalan, Bambang Setyawan menyampaikan, 120 desa sudah menyelesaikan tahapan pembentukan panitia pemilihan kepala desa (P2KD). Selanjutnya, panitia mengumumkan persyaratan pendaftaran bakal calon kepala desa (cakades) setempat.

“Nanti tinggal menunggu pendataran dan mengumumkan persyaratannya dulu,” jelasnya.

Menurut Bambang, pemetaan tersebut sebagai langkah mencegah terjadinya konflik yang berkepanjangan. Sehingga, langkah penaganannya juga perlu cara yang berbeda. Akibatnya, anggarannya bisa mencapai Rp2,5 milliar.

“Desa yang rawan terjadinya konflik akan dilakukan pengamanan yang cukup ketat, serperti penambahan personel,” ulas Bambang untuk menjelaskan bahwa perlu personel pengamanan lebih banyak pada daerah-daerah konflik.

Selain pemetaan, sosialisasi peraturan terkait pilkades juga akan dilaksanakan. Karena, kurang mengertinya aturan, kadang rawan melabrak aturan.

“TFPKD, Camat serta P2KD harus gencar mensosialisasikan. Kami tidak ingin konflik yang sempat terjadi terulang lagi,” katanya.

Dana yang dianggarkan nantinya juga akan digunakan sebagai akses kebutuhan pengamanan, sehingga yang pada awalnya hanya menugaskan satu peleton petugas keamanan, di desa yang dianggap rawan nantinya akan ditambah hingga dua sampai tiga peleton dari masing-masing aparat.

“Dana ini nanti juga digunakan untuk kebutuhan sosialisasi dan kebutuhan pengamanan, sehingga bisa segera dilaksanakan sejak dini,” ujarnya.

Sedangkan Kepala Dimas Pemberdayaan masyarakat dan Desa (DPMD) Bangkalan Ahmad Ahadian menuturkan, untuk kebutuhan anggaran Pilkades di tahun 2021, kemungkinan akan memakan biaya hingga Rp10 miliar. Dana yang merupakan bantuan dari Badan Keuangan Provinsi Jawa Timur itu nanti akan digunakan mencukupi kebutuhan pilkades.

“Seperti alat cuci tangan, tempat pemungutan suara, bilik suara dan lain lain. Banyaknya nanti menunggu jumlah DPT di setiap desa, karena jumlahnya beda,” terangnya.

Sementara Bupati Bangkalan, Raden Abdul Latif Amin Imron menyampaikan, dalam pemetaan ini juga melibatkan anggota Polri dan TNI setempat. Mereka bertugas mengamankan desa-desa yang terjadi bentrok antar kubu calon atau dengan panitia.

“Mulain dari Dandim, Koramil, Polres dan Polsek kami akan minta bantuan,” katanya.

Pria nomor satu di Bangkalan itu berharap, proses pilkades tersebut berjalan dengan jujur dan adil, sehingga menghasil pemimpin yang dapat memajukan desanya. Selain itu, dalam tahapannya berjalan dengan aman dan damai.

“Ikuti aturan yang ada, insyaallah pilkades akan dengan damai,” pungkasnya. (km59/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *