oleh

Rawan Manipulasi Data, Dinsos Sampang Diminta Penyaluran BSB Perlu Pengawasan Ketat

KABARMADURA.ID, Sampang -Bantuan Sosial Beras (BSB) yang merupakan program kementerian Sosial (Kemensos) yang bekerjasama dengan Bulog diminta untuk dilakukan evaluasi. Sebab, dalam menyalurkan bantuan tersebut selain masih membutuhkan formula baru juga pengawasan yang ketat.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPRD Sampang, Shohibus Sulton, BSB merupakan program yang tumpang tindih dengan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), sebab bantuan itu diberikan ke KPM-PKH.

Padahal yang menjadi KPM-PKH tersebut secara otomatis menerima bantuan beras dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sehingga program tersebut harus dievaluasi oleh pemerintah pusat. Sebab program bantuan itu akan berdampak pada kecemburuan sosial terhadap masyarakat lain yang tidak terdata sebagai KPM-PKH.

“Pemerintah menyarankan untuk tidak tumpang tindih dalam menyalurkan bantuan. Tetapi, kementrian melah menyalurkan bantuan beras dari bulog ini malah tumpang tindih dengan bantuan PKH,” ungkapnya, Rabu (14/10/2020).

Selain itu ia mendukung jika ada program bantuan untuk masyarakat, tetapi harus lebih selektif, dan tepat sasaran. Namun, karena ini sudah ketentuan pemerintah pusat, pihaknya hanya menyayangkan terkait bantuan tersebut, sehingga ia meminta untuk dievaluasi kembali.

“Sekarang ada enam kelurahan yang disalurkan, semoga saja ini tidak menjadi kecemburuan sosial terhadap masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan ini,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Sampang, Erwin Elmi Syahriyal membenarkan, saat ini ada enam kelurahan proses penyaluran BSP dari Kemensos yang bekerjasama dengan Bulog. Untuk masing-masing penerima itu 15 kilo selama tiga bulan. Adapun yang akan menerima bantuan tersebut merupkan KPM-PKH.

“Ia benar ada enam kelurahan yang menyalurkan BSB saat ini,” singkatnya. (mal/mam).

Komentar

News Feed