Rawan Timbulkan Sengketa, BPKAD kabupaten Sumenep Pesimis Ribuan Aset Pemerintah Bisa Bersertifikat Tahun Ini

  • Bagikan
(FOTO: KM/IMAM MAHDI) LAMBAN : Ribuan aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, tidak mengantongi sertifikat.

KABARMADURA.ID, SUMENEP -Legalitas kepemilikan tanah pemerintah, berpotensi menimbulkan sengketa. Sebab, banyak tanah tidak mengantongi sertifikat. Dari 2.169 lahan, hanya terdapat  369 tanah yang sudah mengantongi sertifikat. Sisanya, 1.800 tanah belum bersertifikat. Hal tersebut diakui, Kepala Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Kabupaten Sumenep, Rudi Yuyianto, melalui Kepala Bidang (kabid) Aset, Imam Hidayat, Senin (14/12/2020).

Menurutnya, salah satu faktor belum bersertifikatnya aset tanah pemkab, lantaran sulitnya bidang tanah dalam pengurusannya. Selain itu, sulitnya mendapatkan dokumen menjadi kendala tidak cepatnya bersertifikatnya tanah pemkab. Sehingga, instansinya menyerahkan aset yang belum bersertifikat kepada bagian pemerintahan.

“Selanjutnya akan ditindaklanjuti berkoordinasi dengan kantor pertanahan untuk membuatkan sertifikat. Aset yang belum bersertifikat saat ini sudah diproses untuk mendapat sertifikat. Tetapi, akhir tahun tidak mungkin selesai,” pesimisnya.

Dia menyebutkan, jumlah aset yang sudah bersertifikat di tahun 2020, sebanyak 10 bidang tanah. Masing-masing, dua aset di Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (Dispertahutbun), tiga aset di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PU Bina Marga) dan aset di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.

“Selain sulitnya mensertifikat, pembuatan sertifikat ini juga tidak langsung selesai, tapi bertahap. Karena, proses di BPN butuh waktu yang lama. Proses lama itu, diantaranya saat melakukan pengecekan tanah aset pemerintah, sebelum diproses ke BPN ternyata asetnya bermasalah,” tuturnya.

Imam menambahkan, dari 1.800 aset tanah yang belum bersertifikat, beberapa diantaranya setelah dicek ada beberapa yang bukan milik pemerintah. Melainkan, diklaim sebagai aset desa dan alasan lainnya. “Saat ini, kami melakukan perencanaan dengan BPN di bawah pengawasan KPK. Dari BPN sekitar 694 bidang tanah untuk segera diproses,” paparnya.

Baca juga  Pencairan BLT Pekerja Dilaksanakan Secara Bertahap

Ditegaskan, yang paling banyak tidak mengantongi sertifikat aset di Dinas Pendidikan (Disdik). Masing-masing, gedung sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah Pertama (SMP), termasuk di beberapa puskesmas. Hanya saja, pihaknya belum bisa memastikan, kapan sertifikasi terhadap ribuan bidang tanah milik pemkab tersebut dapat diselesaikan.

“Karena pengajuan untuk sertifikasi tanah terkendala administrasi dan lain sebagainya. Jika pengajuan cepat, maka segera dilakukan sertifikat, terlebih tanah pemkab,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sumenep, Nurus Salam meminta, agar BPPKAD mendorong OPD untuk segera menyertifikat asetnya. Bahkan, harus intens, melakukan sosialisasi di tingkat desa ataupun kepemilikan tanah. Sebab, tanah yang belum bersertifikat, sangat rentan diklaim oleh masyarakat.

“Jika tidak bersertifikat, maka akan membahayakan dan tanah pemkab tidak aman. Sebab tidak legal, sangat berpotensi sengketa,” responnya. (imd/ito)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan