RDKK Amburadul, Dinas Pertanian Pamekasan Justru Salahkan Petani, Pemuda Nahdliyin: Ironis!


RDKK Amburadul, Dinas Pertanian Pamekasan Justru Salahkan Petani, Pemuda Nahdliyin: Ironis!
(M. ARIF/KM.ID) Ketua Aliansi Pemuda Nahdliyin Pamekasan, Arif Rahman Hudaifi, saat diwawancarai, Kamis (27/10/2022).

KM.ID I PAMEKASAN -- Aliansi Pemuda Nahdliyin Pamekasan (APNP) meminta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) untuk memperbaiki Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Bukan tanpa sebab. APNP menduga, kelangkaan dan instabilitas harga pupuk bersubsidi di Pamekasan dipicu oleh amburadulnya RDKK yang disusun oleh DKPP.

Sementara DKPP Pamekasan menyebut, amburadulnya RDKK ini disebabkan lambannya petani menyetorkan KTP ke Kelompok Tani (Poktan) setempat.

Kasi Pengawasan Sarana Pertanian DKPP Pamekasan, Slamet Supriadi, menjelaskan, RDKK disesuaikan dengan data yang diperoleh dari hasil pendataan Poktan.

"Kebanyakan masyarakat yang bergabung ke Poktan tidak cepat menyetor ketika diminta KTP, padahal RDKK sangat membutuhkan itu," ungkapnya kepada KM.ID, Sabtu (29/10/2022).

Dia mengklaim, kelangkaan dan instabilitas harga pupuk terjadi bukan karena sistem, tetapi karena data pengajuan yang sedikit, dan ketika musim tanam tiba, permintaan masyarakat melebihi ketersedian pupuk.

"Andai petani bisa segera menyetor KTP sebelum pembuatan RDKK, kemungkinan kejadian ini tidak akan terulang setiap tahun," terangnya.

Slamet mengatakan, kesadaran masyarakat untuk taat administrasi kurang. Sehingga persoalan ini berulang setiap tahun meskipun di sisi lain pihaknya sudah memaksimalkan penyuluh pertanian.

Sementara itu, Ketua Aliansi Pemuda Nahdliyin Pamekasan (APNP), Arif Rahman Hudaifi, meminta agar pemerintah tidak menyalahkan petani dalam persoalan kelangkaan pupuk. Sebab, mereka adalah yang terdampak dalam hal kelangkaan tersebut.

"Jangan kambinghitamkan masyarakat, jika DKPP sendiri tidak maksimal kerjanya, utamanya dalam mengatasi kelangkaan pupuk ini," terangnya kepada KM.ID, Sabtu (29/10/2022).

Jika RDKK amburadul, kata Arif, seharusnya pemerintah lebih serius mendalami persoalan ini. Bukan hanya mengatasi sisi permukaan, dan malah menyalahkan masyarakat.

"Di lapangan, banyak RDKK yang selesai di atas meja, tiba- tiba selesai, sepertinya tanpa proses serius, harusnya OPD terkait mendampingi penyuluh pertanian agar RDKK sesuai keadaan di bawah," jelasnya.

Arif mendesak pemerintah hadir dan menyelesaikan persoalan pupuk ini dan tidak kemudian memposisikan persoalan ini sebagai sesuatu yang lumrah terjadi setiap tahun.

"Statement dinas yang mengatakan lumrah terjadi setiap tahun menandai bahwa mereka tidak bekerja, padahal sudah melihat fakta-fakta tidak maksimal, kan, aneh, bila ditambah menyalahkan masyarakat," pungkasnya.

Reporter: M. Arif
Redaktur: Ongky Arista UA