oleh

Reaktivasi Kereta Api Madura Rentan Timbulkan Konflik

Kabarmadura.id/PAMEKASAN-Wacana reaktivasi jalur kereta api di Madura, diprediksi bakal menciptakan gesekan konflik antara masyarakat dan pemerintah. Sebab, lahan di jalur kereta api yang sudah resmi tidak aktif sejak tahun 1984 itu, telah mengalami banyak perubahan. Di atas lahan itu, sudah banyak berdiri pemukiman, tempat usaha, perkantoran, fasilitas umum hingga sejumlah kantor pemerintahan.

Menurut Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Pamekasan Rahmat Kurniadi Suroso, sebaiknya trase untuk jalur lama tidak digunakan kembali. Sebab, sepanjang rel kereta api itu, di atasnya sudah dipadati banyak bangunan, baik pemukiman, tempat usaha hingga perkantoran.

Jika terpaksa hal itu diambil, maka dikhawatirkan terjadi gesekan antara penyelenggra dan masayarakat yang sudah menempati lahan milik PT KAI tersebut. Solusinya, kata Rahmat, harus ada jalur baru yang diambil. Terlebih, pada awal wacana itu muncul dari PT KAI, Pemkab Pamekasan paling antusias, bahkan sudah memiliki sketsa perencanaan.

Bahkan, pada kerangka perencanaan itu, Kabupaten Pamekasan sudah menawarkan lahan baru yang dimungkinkan cocok sebagai perlintasan rel kereta api yang baru. Wacana tersebut akhirnya disepakati seluruh perwakilan pemkab di Madura dan akan dilanjutkan dengan masterplan.

“Saran kami, lokasi tanah-tanah milik PT KAI banyak yang sudah ditempati warga  dan dimanfaatkan oleh masyarakat,” jelasnya.

Merujuk pernyataan tersebut, jika pengambilalihan kembali jalur kereta api itu gagal, maka pemerintah atau PT KAI harus membebaskan lahan baru. Atas perkiraan tersebut, kata Rahmat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan berpotensi  menawarkan beberapa solusi, salah satunya adalah jalur baru.

Pihaknya berharap, perumusan hal tersebut segera ditangani Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Jawa Timur di Madura, sebagai representasi Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Selain itu, perlu keterlibatan seluruh pemkab di Madura. Sebab, perlintasan kereta api itu rencananya akan membentang dari Kabupaten Bangkalan hingga Sumenep.

“Kami berharap mungkin ada koordinasi lebih lanjut dengan Bakorwil dan pemerintahan se-Madura, sehingga kami bisa komunikasi bersama mengenai integrasi perencanaannya” paparnya.

Namun, ungkap Rahmat, sampai saat ini masih belum ada tindak lanjut mengenai rencana pembangunan transportasi umum tersebut. Mengenai rencana berikutnya, pihaknya masih menunggu koordinasi ulang dari PT KAI mengenai langkah lanjutan yang akan diambil.

“Nah rencana untuk design lanjutannya sampai saat ini masih belum ada lanjutan, rencana awalnya akan dibanggun di tahun 2020,” ungkap sekretaris Bappeda Pamekasan.

Sebelumnya, wacana reaktivasi itu muncul pada tahun 2017 dari PT. KAI. Saat itu, seluruh perwakilan pemkab di Madura dilibatkan dalam pembahasan. Dalam pembahasan bersama PT KAI itu, Kabupaten Pamekasan yang menyatakan paling siap dengan rencana tersebut.

Setelah itu, kordinasi terakhir mengenai rekativasi kereta api di Madura terjadi pada 12 Desember 2018 lalu di Surabaya. PT KAI kembali mengundak seluruh perwakilan empat pemkab di Madura. Dalam pertemuan itu menghasilkan rumusan bahwa target pelaksanaannya pada tahun 2020 mendatang.

“Rencana aktivasinya di tahun 2020  oleh karena itu, kita sudah mengusulkan rencana trase baru pada DAOP 8 PT KAI,” ungkapnya.

Sementara itu, anggota Komisi III Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Rida’i menginginkan reaktivasi kereta tersebut segera bisa terwujud, supaya mode transportasi Madura bisa lancar dan terintegrasi.

“Kami harapkan reaktivasi kereta api segera terwujud supaya masyarakat bisa dengan segera beralih dari mode transportasi pribadi kepada mode tansportasi umum,” pungkasnya. (km47/waw)

 

Komentar

News Feed