Realisasi ADK Berpolemik, Setkab Sampang Akui Tidak Dilibatkan

  • Whatsapp
(KM/SUBHAN) DISOAL: Realisasi Proyek ADK di salah satu titik di Kabupaten Sampang diduga asal jadi. Bagian Pembangunan setkab Sampang mengaku tak dilibatkan.

Kabarmadura.id/Sampang-Pembangunan saluran atau U-dith yang berlokasi di Jalan Imam Ghozali, Kelurahan Gunung Sekar, dikeluhkan oleh warga setempat. Alasannya, proyek saluran yang bersumber dari alokasi dana kelurahan (ADK) tahun anggaran 2019 itu, diduga asal jadi, tidak memperhitungkan kebutuhan, kenyamanan dan azas manfaatnya.

Keberadaan proyek ADK itu, juga dianggap hanya mempersempit kondisi jalan, sebab posisi saluran sangat lebar dan lebih tinggi dari jalan lingkungan yang berada di kelurahan itu.

“Jangan asal dikerjakan, harus diperhatikan dari perencanaan yang disesuaikan dengan kondisi lapangan. Lebar jalannya hanya 2,5 meter kok ditambah saluran yang posisinya lebih tinggi dari jalan, maka jadinya hanya mempersempit jalan, malah menyulitkan bagi warga,” keluh seorang warga kelurahan setempat yang enggan dikorankan namanya, Kamis (23/1/2020).

“Mestinya pengerjaan proyek itu dapat disesuaikan dengan kondisi, sehingga benar-benar bermanfaat,” imbuhnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Bagian (Kabag) Pembangunan Setkab Sampang Didik Suryanto mengaku bahwa dirinya tidak menerima permohonan secara tertulis atau lisan, baik dari dinas terkait atau pengguna anggaran (PA). Artinya, Bagian Pembangunan Setkab Sampang tidak dilibatkan dalam realisasi program ADK di wilayah itu.

Proses penyesuaian secara pemahaman teknis dan regulasi dalam pengerjaan ADK tersebut, sudah dikonsultasikan dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPKP) Sampang. Sebab, lokasi pengerjaannya berada di kawasan kelurahan yang berkaitan dengan jalan lingkungan.

Ia menjelaskan, pembangunan saluran tersebut, sejatinya bertujuan untuk memelihara jalan lingkungan, agar tidak ada genangan air di jalan. Jika ada keluhan dari warga, karena posisi saluran lebih tinggi dari jalan, mestinya bisa dilihat dari sisi perencanaanya. Terlebih program ADK itu baru dilaksanakan mulai tahun 2019 lalu.

“Kalau ke kami (Bagian Pembangunan red) tidak ada konsultasi terkait program ADK ini. Secara umum, kalau anggarannya kecil, perencanaan hanya di bawah Rp15 juta, biasanya cukup minta bantuan dinas teknis,” ucap Didik saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (23/1/2020).

Lanjut Didit, pengerjaan proyek itu, harus mengacu pada perencanaan yang ada, karena sebelumnya sudah dilakukan survei ke lapangan, dari hasil perencnaan itu, dilaksanakan oleh pelaksana yang di awasi oleh konsultan pengawas, sehingga pengerjaan bisa sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak kerja.

“Kalau dalam pelaksanaannya ada perubahan kontruksi dan lainnya, maka harus dibuatkan berita acara. Pengerjaan saluran ini disesuaikan dengan perencanaan dan mengacu pada penggunaannya, kalau posisi salurannya dibuat lebih tinggi dari jalan, bisa jadi mau dibuat trotoar,” ungkapnya.

Berdasarkan catatan Kabar Madura, program ADK tahun anggaran 2019 dilaksanakan secara kontraktual murni. Total anggaran program ADK itu mencapai Rp7 miliar lebih yang bersumber dari APBN dan APBD-perubahan, untuk pengerjaan ADK itu, tersebar di enam kelurahan di Sampang.

Namun, hingga saat ini, program ADK di Sampang yang menelan anggaran miliaran itu, masih berpolemik dan kerap dikeluhkan masyarakat, karena dalam realialisasinya di sejumlah titik, diduga tidak berdasarkan asas manfaat, kualitiasnya diragukan dan sebagainya. (sub/pin)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *