oleh

Realisasi ADK di Sampang Diduga Tidak Transparan

Kabarmadura.id/Sampang-Realisasi program pembangunan yang bersumber dari anggaran dana kelurahan (ADK) Kabupaten Sampang tahun 2019 diduga tidak transparan. Pasalnya hingga kini, penggunaan anggaran sebesar Rp800 juta per kelurahan yang bersumber dari perubahan anggaran keuangan (PAK) itu, tidak dimasukkan dalam laman layanan pengadaan secara elektronik (LPSE).

Camat Sampang Yudi Adidarta menerangkan, realisasi ADK mengalami keterlambatan, karena baru disahkan pada bulan Oktober, akan tetapi untuk surat perintah kerja (SPK) sudah dilimpahkan  kepada kelurahan dan pelaksana.

Kata Yudi, batas akhir pengerjaan ADK tersebut maksimal tanggal 20 Desember mendatang. Program AKD dari enam kelurahan mencapai 36 paket pengerjaan. Rata-rata setiap kelurahan ada lima sampai enam paket pengerjaan. Pengerjaan ADK itu berupa U-ditch dan raba atau ready mix.

“Kemungkinan sudah masuk kalau ke LPSE, karena kami sudah memerintahkan staf untuk memasukkan, tetapi kami akan cek dulu, karena PAK ini memang agak terlambat,” ucap Yudi, Minggu (1/12/2019).

Lanjut dia, pelaksanaan ADK dikerjakan secara kontraktual, hal itu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, serta Surat Edaran (SE) dari Kementrian.

Diungkapkannya, pada pasal 14 dan 15 disebutkan, bahwa pelaksanaan anggaran untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat, melibatkan kelompok masyarakat dan atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan UU di bidang pengadaan barang dan jasa.

“Yang jelas, kami akan bayar sesuai progres pengerjaan, jika sampai batas akhir tidak selesai, maka tidak akan dibayar, kami sudah mewanti-wanti kepada pelaksana agar pengerjaan selesai tepat waktu,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Pembangunan Sekretariat Kabupaten (Setkab) Sampang Hafi berdalih, tidak nilai pengerjaan program ADK di atas angka Rp200 juta. Diakuinya, rata-rata nilai pengerjaan di bawah Rp200 juta, sehingga tidak perlu dilelang dan masuk LPSE.

Terkait transparansi anggaran yang bersumber dari APBD jika tidak dimasukkan LPSE, Hafi berkelit yang lebih tahu soal itu, pihak kecamatan dan kelurahan langsung. Kalau yang LPSE itu, hanya anggaran kegiatan yang melebihi Rp200 juta.

“Kalau anggarannya di bawah Rp200 juta tidak harus masuk LPSE, karena tidak dilelang, terkait transparansinya ADK itu, langsung ke kecamatan dan kelurahan yang lebih tahu,” kelitnya. (sub/pin)

 

Komentar

News Feed