Realisasi Anggaran Verval BPNT Beraroma Penyelewengan

  • Whatsapp
Bantuan pangan nontunai sudah mulai direalisasikan Kabupaten Sumenep. Sayangnya, bantuan yang bersumber dari Kementerian Sosial (Kemensos) itu belum terealisasi secara keselurahan.

Kabarmadura.id/BANGKALAN-Setelah menemukan data penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) masih menggunakan data lama, Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan mulai mempertanyakan kemanfaatan dana verifikasi validasi (verval) data penerima BPNT.

Pasalnya, jumlah anggaran verval yang dikucurkan Kementerian Sosial (Kemensos) ke Dinas Sosial (Dinsos) Bangkalan mencapai Rp1,4 milliar.

Kecurigaan semakin menjadi, lantaran berdasarkan ungkapan anggota Komisi D DPRD Bangkalan Abdurrahman menemukan banyak Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) menggunakan dana pribadi dalam kegiatan pendataan.

Hal itu diketahui, setelah melakukan hearing dengan masing-masing TKSK di 18 kecamatan. Banyak TKSK yang bekerja secara sukarela tanpa diberikan akomodasi.

“Dinas Sosial (Dinsos) meminta bantuan kepada TKSK menyebarkan surat undangan kepada KPM di setiap kecamatan tanpa ada dananya, bahkan surat undangannya yang dikasih hanya satu lembar dan terus suruh fotocopy sendiri. Ini kan sudah tidak benar,” katanya.

Abdurrahman menjelaskan, di tahun 2019, pihaknya sudah menganggarkan untuk kegiatan verval di Dinsos Bangkalan. Sehingga, berdasarkan keterangan Abdurrahman, untuk sosialisasi atau yang berkaitan dengan kegiatan verval, seperti mengundang KPM tersebut, sudah ada anggarannya.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, pihaknya akan memanggil Dinsos untuk meminta pertanggungjawaban anggaran kegiatan verval 2019. Sebab, menurutnya, antara anggaran dan kinerjanya jauh berbeda.

“Kami sudah menganggarkan anggaran verval. Loh ini bagaimana? Kemana larinya? Kok sampai bisa begini. Bagaimana selama ini kinerja Dinsos untuk melakukan verval,” tanyanya.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Sekretaris Dinsos Bangkalan Iwan Setyawan menepis adanya dugaan penyalahgunaan angaran Rp1,4 miliar untuk kegiatan verval. Namun diakui Iwan, yang baru terserap sebesar Rp300 juta. Sedangkan sisanya akan digunakan untuk uang jasa setiap petugas di setiap desa dan keperluan lainnya.

Setiap desa, sebut Iwan,  terdapat dua petugas yang akan melakukan verval  data.

“Sekarang masih tahap awal, kami sudah melakukan bimtek dengan menghabisakan anggaran Rp100 juta, cetak blanko Rp150 juta dan sisanya untuk hal-hal lainnya seperti untuk uang jasa petugas yang di bawah dan keperluan-keperluan lainnya,” pungkasnya. (ina/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *