oleh

Realisasi BLT-DD di Kabupaten Sampang Masih Berkutat di Pendataan

Kabarmadura.id/Sampang-Realisasi penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD), sebagaimana amanat surat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020, terkait prioritas penggunaan DD untuk pencegahan dan penanganan Covid-19, hingga kini, realisasi untuk wilayah Kabupaten Sampang belum jelas.

Hal itu disebabkan, lantaran Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang, hingga kini masih berkutat pada proses pendataan penerima di setiap desa, termasuk tahapan pembuatan rekening bagi penerima.

Kepala DPMD Sampang Malik Amrullah mengungkapkan, untuk jumlah penerima dan pagu anggaran BLT DD belum diketahui secara pasti. Tetapi yang jelas, setiap orang mendapatkan Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan, terhitung mulai bulan April hingga Juni.

Di sisi lain, pria yang akrab disapa Aba Malik itu mengeluhkan ketentuan dan aturan dari pusat yang sering berubah-ubah, sehingga dapat menyulitkan bagi pemerintah daerah dan desa untuk segera merealisaikan penyaluran BLT tersebut.

Termasuk aturan yang dinilai menyulitkan, berupa kewajiban penerima untuk membuka rekening atas nama penerima sendiri saat pencairan bantuan dari DD itu. Dengan begitu, BLT-DD belum bisa disalurkan dalam waktu dekat ini.

“Program ini mendadak dan waktunya mepet, ini juga dialami oleh kabupaten yang lain, tidak hanya Sampang yang masih berkutat di pendataan,” katanya kepada Kabar Madura, Selasa (21/4/2020).

Dirinya mengungkapkan, untuk penyaluran BLT-DD di Sampang, pihaknya akan menggandeng dan melibatkan pihak perbankan yang memiliki jangkauan pelayanan yang sudah sampai ke desa-desa.

“Harapannya masyarakat penerima BLT ini lebih mudah dalam mencairkan,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekertaris Komisi I DPRD Sampang Ubaidillah, meminta para pemangku kebijakan, mulai tingkat desa hingga kabupaten agar tidak main-main dengan BLT-DD itu. Pihaknya berjanji akan melakukan pengawasan ekstra, karena program itu masih baru dan rentan adanya penyaluran yang tidak tepat sasaran sesuai juknis yang ada.

Pihaknya juga mendorong, proses pendataan calon penerima program harus profesional dan tepat sasaran. Sebab BLT-DD merupakan instrumen untuk mengendalikan perekonomian masyarakat desa di tengah wabah Covid-19. Khususnya, bagi masyarakat yang mata pencahariannya terputus akibat wabah tersebut.

“Kami minta kepala desa untuk melakukan pendataan secara benar dan tepat sasaran, kami akan terus melakukan pengawasan,” ungkap politisi muda dari Partai Golkar itu.

Untuk dikatahui, program BLT-DD berdasarkan surat Kemendes PDTT Nomor 1261/PRI.00/IV/2020, terkait perubahan peraturan tentang prioritas penggunaan DD tahun 2020, dari Permendes Nomor 11 Tahun 2019 menjadi Peraturan Nomor 6 Tahun 2020, dalam kebijakan itu, perubahan prioritas penggunaan DD ditegaskan kepada tiga sektor, salah satunya yakni pemberian BLT-DD kepada masyakat non PKH dan BPNT terdampak Covid-19. (sub/pin)

 

Komentar

News Feed