oleh

Realisasi BLT DD di Sampang Lamban, Bentuk Kelalaian DPMD dan Pemdes

KABARMADURA.ID, SAMPANG – Penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa (DD) di Kabupaten Sampang, menjadi bahan perbincangan wakil rakyat. Terutama, mengenai keterlambatan perealiasasian program tersebut. Semestinya, BLT DD sudah terealisasi pada triwulan pertama. Yakni sekitar bulan Maret 2021. Namun, hingga saat ini masih banyak desa yang belum menyalurkan program tersebut.

Dipastikan, akan berdampak pada perencanaan realisasi berikutnya.Keterlambatan tersebut, disebabkan oleh semua pihak. Baik, pemerintah daerah maupun pemerintahan desa (Pemdes). “Ini sudah jelas bentuk kegagalan  Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD dan pemdes. Mereka tidak mampu menjalankan program sesuai jadwal,” ujar, Anggota Komisi IV DPRD Sampang Moh Iqbal Fathoni, Minggu (02/5/2021).

Menurutnya, apapun alasannya semestinya harus diantisipasi. Sehingga, jika ada persiapan yang lebih matang, maka BLT-DD akan terealisasi tanpa hambatan. Pihaknya mendukung langkah dan saran yang dilakukan DPMD untuk percepatan. Sehingga realisasi bantuan segera dicairkan. Sebab, program itu berkelanjutan dan banyak jedah waktu untuk persiapan tahapan penyaluran BLT berikutnya.

“Kalau sudah waktunya, langsung segera direalisasikan. Agar tidak terjadi penumpukan dan antrian panjang, sebaiknya penyalur yang turun ke bawah. Apalagi saat ini kondisinya bulan puasa. Masyarakat tidak boleh mengantri lama saat siang hari,” sarannya.

Data yang dirangkum Kabar Madura, dari 180 desa di Sampang hanya 27 desa yang sudah merealisasikan BLT DD. Sisanya, 153 desa belum merealisasikan bantuan yang bersumber dari DD tersebut. Semestinya, semua BLT-DD harus sudah tersalurkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

Kepala Bidang (Kabid) Bina Pemerintahan Desa DPMD Sampang, Irham Nurdayanto mengaku keterlambatan akibat adanya beberapa kendala. Sehingga menghambat persiapan realisasi pemberian bantuan.  “Tapi kami pastikan akan terealisasi dengan cepat. Bahkan sesuai target awal jika sebelum lebaran sudah tuntas semua,” responnya.

Dijelaskan, jika selain koordinasi dengan pemerintah, sudah berkoordinasi dengan BPRS BASS setempat. Sebab, sebagai penyalur diharapkan melakukan cara efektif dan cepat. Sehingga proses pencairan dengan jumlah puluhan desa bisa selesai dengan cepat. Salah satunya, pihak bank harus turun langsung ke desa atau kecamatan untuk melakukan pencairan.

“Jika penyalur bantuan tidak mendatangi desa dan kecamatan maka proses pencairan akan lama. Sebab semua penerima wajib mendatangi kantor BPRS BASS. Dipastikan proses lama dan membludak. Sebab, bank akan memberikan uang jika KPM sudah menyerahkan buku tabungan,” pungkasnya. (man/ito)

 

Komentar

News Feed