oleh

Realisasi BOK Rp10 M Terhambat Administrasi dari Puskesmas

Kabarmadura.id/Sumenep-Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) senilai Rp10 miliar hingga saat ini masih belum dicairkan. Alasannya, masih terhambat administrasi. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep Moh. Nur Insan mengatakan, BOK yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut akan dicairkan untuk 30 puskesmas di Sumenep.

“Semua puskesmas saat ini belum menyetorkan berkas, sehingga lambat untuk mendapatkan BOK,” katanya, Minggu (9/8/2020).

Untuk pencairannya, dana BOK itu langsung masuk ke rekening puskesmas, karena BOK merupakan dana dari pemerintah pusat bukan melalui dinas. Menurutnya, Dinkes sendiri hanya mengurus laporan dari puskesmas, bila sudah masuk maka  akan diperiksa apakah laporan tersebut sudah benar.

“Jika sudah diajukan maka akan kami segera proses. Namun, jika tidak maka sebaliknya,” ujarnya.

Dia mengharapkan, semua puskesmas diharapkan segera mengajukan kebutuhan- kebutuhan. Dengan begitu dana BOK akan cepat terealisasi. Mekanisme pencairannya, puskesmas harus lebih dulu mengajukan berbagai alat kesehatan atau jenis kebutuhan lain ke Dinkes Sumenep, kemudian Dinkes Sumenep mengajukan kebutuhannya kepada Dinkes Jatim kemudian pada pemerintah pusat.

“Bantuan tersebut untuk penurunan stunting, pemilihan perubahan perilaku, operasional keluarga berencana dan jenis kebutuhan lainnya yang tentunya berkenaan dengan kebutuhan kesehatan,” ujarnya.

Dia menegaskan, untuk dana BOK pihaknya telah meminta ke setiap puskesmas untuk memasukkan data setiap bulan. Tetapi kenyataanya, puskesmas membuat laporan tiga bulan sekali. Sehingga, saat ini masih belum dapat dicairkan.

“Dinas Kesehatan hanya melengkapi SPJ, mengenai pencairannya nanti dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Diketahui, Dana BOK ini sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dapat diklaim puskesmas melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kotanya masing-masing, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat promotif dan preventif.

Biasanya, dalam pengajuan dana, atasan langsung pengelola dana BOK dalam hal ini kepala puskesmas mengajukan surat permohonan dana kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dengan melampirkan Kerangka Acuan Kerja atau Term of Reference (ToR).

“Realisasi anggaran tergantung puskesmas, jika segera dilakukan administrasinya dilengkapi, maka akan direalisasikan,” ujarnya. (imd/pai)

 

Komentar

News Feed