oleh

Realisasi BPID di Sumenep Terhambat Administrasi

KABARMADURA.ID, SUMENEP -Realisasi bantuan penerima iuran daerah (BPID) untuk pembiayaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan saat ini terus berjalan. Namun, masih ada beberapa kendala. Yakni, para peserta masih terhambat administrasi.

Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep Ach. Salaf Junaidi mengatakan, pendataan peserta masih terkendala administrasi. Sehingga, sejumlah harus melengkapi sejumlah persyaratan.

“Realisasi BPID terus berlanjut hingga selesai nanti,” katanya, Selasa (30/3/2021).

Menurutnya, administrasi yang dimaksud yakni, validasi kartu tanda penduduk (KTP), yakni ada nama yang ada di kartu keluarga tidak sinkron dengan KTP.

“Saat ini, masih dilakukan data ulang bagi yang tidak sesuai akan dicoret dan diganti,” tegasnya.

Diketahui, pada tahun 2020 BPID untuk BPJS kesehatan dianggarkan Rp60 miliar. Tahun 2021 kembali dianggarkan senilai Rp60 miliar. Dana tersebut akan dialokasikan pada 130 ribu peserta.

Dia memaparkan, dana tersebut tidak dicairkan sekaligus. Tetapi, anggaran itu akan dibayarkan kepada BPJS Kesehatan secara bertahap via transfer. Pembayarannya dilakukan setiap bulan dan dananya saat ini sudah tercakup di kas daerah (kasda) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kami akan segera mencarikan solusi bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep Agus Mulyono menyampaikan, dana BPID khusus BPJS Kesehatan telah turun, namun untuk kepesertaan masih akan diperbaiki. Sebab, ketika ada data yang masuk masih tidak sinkron.

“Akan kami perbaiki bagi peserta yang tidak memenuhi persyaratan,” singkatnya. (imd/mam)

Komentar

News Feed