Realisasi Bulan Ini, Pendataan Calon Penerima BLT DD Dimulai

  • Whatsapp
(KM/IMAM MAHDI) PEDULI: Pemerintah peduli terhadap masyarakat miskin.

Kabarmadura.id/Sumenep-Di tengah wabah Covid-19, Dana Desa (DD) dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada keluarga miskin yang tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH) ataupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Hal itu berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDT Nomor 6 Tahun 2020.

Kepala DPMD Kabupaten Sumenep, Moh. Ramli mengatakan, secara teknis pihaknya sudah mengatur mekanisme penyaluran bantuan tersebut.

Bacaan Lainnya

“Mengenai pelaksanaannya sudah bisa diterapkan pada bulan April 2020 ini,” katanya, Rabu (15/4/2020).

Dijelaskan, mengenai data warga yang berhak mendapatkan bantuan ini diamanahkan kepada desa. Sebab, desa yang mengetahui masyarakat miskin di daerah tersebut. Data tersebut nantinya cukup mendapatkan legalitas camat yang nantinya dilaporkan ke bupati Sumenep.

“Saat ini dalam proses pendataan,” ujarnya.

Dijelaskan, besaran bantuan langsung tunai adalah Rp600.000 per kepala keluarga selama tiga bulan sejak April 2020. Untuk mekanisme pendataannya, yakni akan dilakukan oleh relawan desa lawan Covid-19 di daerah RT dan RW masing-masing.

“Mulai hari ini pasti berlaku, dan tidak akan ada kata-kata gagal. Sebab, hal ini bentuk rasa peduli pemerintah terhadap masyarakat,” paparnya.

Ramli menambahkan, metode perhitungannya yakni, bagi DD kurang dari Rp800 juta, BLT maksimal 25 persen dari jumlah DD. Jika DD Rp800 juta-1,2 miliar, BLT maksimal 30 persen dari DD; dan jika DD lebih dari 1,2 miliar, BLT maksimal berjumlah 35 persen.

“Ketentuan itu merupakan revisi atas Peraturan Menteri Desa PDT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020,” ujarnya.

Dia menjelaskan, untuk APBDes tahun 2020 tidak sama jumlah di masing-masing desa. Tetapi Secara umum di Kabupaten Sumenep senilai Rp341 miliar untuk DD dan ADD senilai Rp134 miliar.

Sebelumnya, Kepala Dinsos Sumenep Moh. Iksan mengatakan, Meski program bantuan tersebut ada di OPD lain yakni DPMD dirinya memastikan tidak akan terjadi tumpang tindih. Sebab, data yang digunakan nantinya pasti satu pintu saat ini yang diusulkan sebanyak 73.602 KPM data yang sudah diajukan pada pemkab dan pemprov Jawa Timur.

“Kami terus melakukan upaya untuk validasi orang miskin di Sumenep,” pungkasnya. (imd/pai)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *