KABARMADURA.ID | SUMENEP–Memasuki pertengahan tahun 2023, realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Sumenep mencapai 27,74 persen. Di mana, dari APBD Rp2.680.978.528.282 masih dibelanjakan senilai Rp743.851.373.565. Dengan demikian, pendapatan daerah hanya 32,24 persen atau Rp787.437.099.129 dari target capaian Rp2.441.761.177.649.
Kepala Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Sumenep Rudi Yuyianto melalui Kepala Bidang (Kasubbid) Akuntansi Belanja Nurul Hidayah mengatakan, keterlambatan realisasi anggaran itu karena menunggu hasil audit pekerjaan tahun 2022 yang baru selesai beberapa pekan lalu.
Namun, kata dia, setelah ada hasil audit, maka realisasi bakal terus digenjot lagi. Apalagi, lanjut dia, masih di pertengahan tahun. “Realisasi anggaran itu lambat karena menunggu hasil audit yang tahun lalu. Namun, alhamdulillah kan kita dapat WTP, sehingga sudah bisa maksimal lagi,” kata dia.
Nurul Hidayat mengatakan, untuk saat ini pihaknya masih merampungkan belanja skala prioritas di Perubahan Keuangan Anggaran (PAK). Tetapi masih belum tahu secara detail.
“Nanti ada usulan dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) disesuaikan dengan hasil audit itu,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Nurul Hidayat mengungkapkan, meski defisit Rp239 miliar dari target APBD, bisa ditutup dengan SiLPA 2022. Jumlah SiLPA Rp416 miliar lebih dan surplus Rp43 miliar.
Sementara dengan pendapatan daerah tahun 2023 yang didapat belum tercapai sesuai ketentuan dari pemerintah pusat. Di mana, ketentuannya hingga bulan Mei harus di atas angka minimal capaian PAD, yakni minimal 15 persen dan maksimal 50 persen.
“Intinya realisasi anggaran di Sumenep normal terus, karena jika lambat atau bermasalah ada sanksi dari pemerintah pusat berupa penundaan pencairan DAU,” pungkasnya.
Dia menegaskan, kendati masih belum mencapai target APBD 2023, namun masih banyak kesempatan untuk menambah serapan APBD 2023.
Pendapatan 2023
-Masih 32,24 persen atau Rp787.437.099.129 dari Rp2.441.761.177.649
-Sudah di atas angka minimal capaian PAD, yakni 15 persen.
Belanja APBD 2023
-Masih 27,74 persen
-Realisasi Rp743.851.373.565 dari Rp2.680.978.528.282
Defisit
–Rp239 miliar
SiLPA 2022
-Rp416 miliar dan surplus Rp43 miliar.
Pewarta Moh Razin
Redaktur: Moh. Hasanuddin