Realisasi Capaian APBD Kabupaten Sumenep Dinilai Wajar

Uncategorized127 views

KABARMADURA.ID | SUMENEPMemasuki pertengahan tahun 2023, realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Sumenep mencapai 27,74 persen. Di mana, dari APBD Rp2.680.978.528.282 masih dibelanjakan senilai Rp743.851.373.565. Dengan demikian, pendapatan daerah hanya 32,24 persen atau Rp787.437.099.129 dari target capaian Rp2.441.761.177.649.

Kepala Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Sumenep Rudi Yuyianto melalui Kepala Bidang (Kasubbid) Akuntansi Belanja Nurul Hidayah mengatakan, keterlambatan realisasi anggaran itu karena menunggu hasil audit pekerjaan tahun 2022 yang baru selesai beberapa pekan lalu. 

Namun, kata dia, setelah ada hasil audit, maka realisasi bakal terus digenjot lagi. Apalagi, lanjut dia, masih di pertengahan tahun. “Realisasi anggaran itu lambat karena menunggu hasil audit yang tahun lalu. Namun, alhamdulillah kan kita dapat WTP, sehingga sudah bisa maksimal lagi,” kata dia.

Baca Juga:  Senapati Nusantara: Sumenep Eksportir Keris Terbesar Indonesia

Nurul Hidayat mengatakan, untuk saat ini pihaknya masih merampungkan belanja skala prioritas di Perubahan Keuangan Anggaran (PAK). Tetapi masih belum tahu secara detail.

“Nanti ada usulan dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) disesuaikan dengan hasil audit itu,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Nurul Hidayat mengungkapkan, meski defisit Rp239 miliar dari target APBD, bisa ditutup dengan SiLPA 2022. Jumlah SiLPA Rp416 miliar lebih dan surplus Rp43 miliar.

Sementara dengan pendapatan daerah  tahun 2023 yang didapat belum tercapai sesuai ketentuan dari pemerintah pusat. Di mana, ketentuannya hingga bulan Mei harus di atas angka minimal capaian PAD, yakni minimal 15 persen dan maksimal 50 persen.

Baca Juga:  Gelar Festival Musik Tong-tong, Bupati Fauzi Ajak Masyarakat Rawat Budaya Leluhur Redaksi - Daerah

“Intinya realisasi anggaran di Sumenep normal terus, karena jika lambat atau bermasalah ada sanksi dari pemerintah pusat berupa penundaan pencairan DAU,” pungkasnya. 

Dia menegaskan, kendati masih belum mencapai target APBD 2023, namun masih banyak kesempatan untuk menambah serapan APBD 2023.

Pendapatan 2023
-Masih 32,24 persen  atau Rp787.437.099.129 dari Rp2.441.761.177.649
-Sudah di atas angka minimal capaian PAD, yakni 15 persen.

Belanja APBD 2023
-Masih 27,74 persen
-Realisasi Rp743.851.373.565 dari Rp2.680.978.528.282

Defisit

–Rp239 miliar

SiLPA 2022

-Rp416 miliar dan surplus Rp43 miliar.

Pewarta Moh Razin
Redaktur: Moh. Hasanuddin

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *