KABARMADURA.ID | SUMENEP-Selama beberapa minggu terakhir, Dewan Pendidikan (DPS) Sumenep melakukan monitoring ke sejumlah sekolah dasar (SD) penerima dana alokasi khusus (DAK).
Berdasarkan temuan di lapangan, DPS mendeteksi pekerjaan fisik itu terkesan dimonopoli oleh dua kontraktor, kendati prosesnya melalui lelang.
“Kami menemukan, sepertinya pekerjaannya hanya dikerjakan oleh dua orang, namun dua orang tersebut memiliki beberapa PT yang mungkin ikut lelang,” ungkap juru bicara DPS Achmad Junaidi.
Kendati menurut aturan tidak ada masalah, namun menurutnya cukup aneh ketika dari sekian banyak sekolah yang mendapatkan di DAK, lalu yang mengerjakan orang yang sama dengan banyak PT.
“Kami tidak punya kapasitas berbicara monopoli itu. Kami hanya ingin memastikan, pekerjaan baik dan manfaatnya bagi sekolah, sehingga kualitas pendidikan di Sumenep lebih baik lagi,” jelasnya.
Berdasarkan pantauan DPS di lapangan, hasil pekerjaannya bervariasi. Terdapat pekerjaan yang masih mencapai 70 persen, ada pula yang sudah 80 persen. Menurutnya, prospek pekerjaan yang mencapai 70 hingga 80 persen itu tergolong lambat, mengingat sudah memasuki akhir tahun.
“Kami sudah tanyakan ke kepala tukang yang mengerjakan, menurutnya masih nutut untuk menyelesaikan pekerjaannya. Lalu kami minta, kendati dikejar deadline, untuk memastikan kualitas,” pungkasnya.
Pewarta: Moh. Razin
Redaktur: Fathor Rahman/Wawan A. Husna
