oleh

Realisasi Dana Partisipasi HCML Tidak Merata, Nelayan Ancam Lakukan Protes Susulan

KABARMADURA.ID, Sampang – Realisasi dana partisipasi dari Husky Cnooc Madura Limited (HCML) menuai protes. Pasalnya, masih ada sejumlah nelayan belum bisa merasakan dana tersebut dengan alasan wilayahnya tidak terdaftar sebagai penerima bantuan.

Informasi yang dihimpun Kabar Madura, sedikitnya enam desa di Kecamatan Camplong yang menerima bantuan dana partisipasi. Enam desa itu diantaranya, Desa Tanjung, Sejati, Banjar Talela, Dharma Camplong, Desa Taddan dan Desa Tambaan. Setiap desa menerima dana sebesar Rp40 juta.

Salah seorang tokoh pemuda Camplong, Syamsudin, mengaku mengetahui saat ratusan nelayan melakukan aksi protes ke tengah laut. Mereka protes lantaran dirugikan dengan adanya ekplorasi minyak dan gas bumi (migas) di perairan Mandangin. Sehingga, HCML memberikan dana partisipasi Rp40 juta setiap desa.

“Selain enam desa, tidak sedikit nelayan dari Dusun Juklanteng, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampang juga ikut. Mereka kecewa karena wilayahnya tidak terdaftar sebagai penerima bantuan,” ungkapnya.

Dia juga mengatakan, aksi protes nelayan tidak main-main. Sejumlah nelayan sudah sepakat melakukan aksi lanjutan. Termasuk sejumlah desa yang dihuni sejumlah nelayan.

Sedangkan pertimbangan pemilihan penerima dana partisipasi dinilai tidak jelas. Sebab enam desa di Camplong berkategori sebagai wilayah terdampak seperti di Pulau Mandangin. Sehingga, sejumlah nelayan di Kelurahan Banyuanyar merasa pemberian dana partisipasi tidak adil.

“Mereka sama-sama bukan wilayah terdampak. Tapi pekerjaan nelayan ini semua merasakan dampaknya. Sebab mereka mencari rejekinya di tengah laut,” ucapnya.

Pihaknya mengaku siap mengkoordinir sejumlah desa lain di Camplong dan Wilayah Kota Sampang untuk minta hak yang sama. Termasuk di sejumlah desa luar Sampang yang dirugikan dengan adanya eksplorasi di perairan Mandangin.

Sebab menurutnya, setiap nelayan yang merasa dirugikan patut diberi ganti rugi seperti enam desa lainnya. Meskipun sampai saat ini kegiatan di enam desa belum jelas soal realisasi dana partisipasi. Apakah program desa menyentuh kebutuhan nelayan atau tidak.

“Pertimbangan penerima bantuan dana partisipasi yang tidak transparan menimbulkan kecemburuan sosial antara nelayan. Sebab masih banyak nelayan, yang wilayahnya belum terdaftar sebagai penerima dana partisipasi,” imbuhnya.

Sementara itu, Manajer Regional Office HCML Hamin Tohari melalui Ali Aliyuddin saat dikonfirmasi mengaku, pertimbangan enam desa sebagai penerima bantuan berdasarkan kesepakatan dengan pemerintah daerah. Namun, pihaknya menolak memberi keterangan hasil pertimbangan yang dilakukan.

“Banyak pertimbangannya. Tangan bisa linu kalau diketik,” katanya.

Disinggung soal pemanfaatannya, Ali Aliyuddin juga tidak menjelaskan. Tapi menurutnya, dana tersebut tidak bisa sembarangan dibelanjakan oleh kepala desa.

“Banyak dan macam-macam mas. Silahkan langsung tanya ke masing-masing kepala desa,” ujarnya.

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Sampang Yuliadi Setiawan menolak memberikan keterangan. Berusaha dikonfirmasi ke meja kerjanya tidak berhasil. Sementara sebelumnya, pihaknya memastikan dana partisipasi berbeda dengan dana corporate social responsibility (CSR). (km54/waw)

 

 

 

 

 

Komentar

News Feed