Realisasi Monev Baru 25 Persen

  • Whatsapp
BELAJAR : Anak Sekolah Dasar Negeri Pandian I Kabupaten Sumenep sedang asyik belajar kepramukaan. 

Kabarmadura.id/Sumenep-Kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap sekolah yang akan memperoleh kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp27 miliar, saat ini sedang berlangsung. Sayangnya, tim monev baru mencapai angka 25 persen dari jumlah sekolah yang masuk menev tersebut.

Kepala Bidang Kabid Kabid Pembinaan SD Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep Abd. Kadir mengutarakan, anggaran itu diperuntukkan untuk 124 Sekolah Dasar Negeri (SDN) sebanyak 117 serta SD swasta sebanyak 7 sekolah.

“Dari 645 SDN saat ini yang mendapatkan DAK masih 124,” katanya, Minggu (13/10)

Dijelaskannya, monev di SD saat ini dalam tahap pemantauan. Sekolah yang dimaksud nantinya bakal mendapatkan bantuan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Kami setiap hari melakukan pemantauan agar nantinya laporan jelas dan benar apa adanya,” paparnya.

Kadir (sapaan akrabnya) menjelaskan, pelaksanaan monev ditargetkan paling lambat akhir tahun 2019, jika tidak selesai maka bakal putus kontrak. Namun demikian, dirinya berjanji bakal mengebut monev di masing-masing sekolah yang bakal mendapatkan DAK tersebut.

“Mohon dukungan masyarakat atau juga pihak sekolah agar monev tepat waktu, sesuai harapan,” ujaranya.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) Badrul Arrozy mengutarakan, pemantauan itu dilakukan untuk memastikan semua sekolah bakal mendapatkan dana yang bersumber dari pusat tersebut. Saat ini ditargetkan, dalam setiap harinya mencapai lima titik monev.

“Saat ini masih fokus pada Kecamatan Ganding dan Kecamatan Saronggi,” paparnya.

Dijelaskan, monev saat ini fokus pada Sekolah Dasar (SD). Sebab, saat ini pembangunan di bidang pendidikan menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional seperti telah diamanatkan dalam konstitusi.

Monitoring dan evaluasi merupakan bagian integral dari pengelolaan pendidikan, baik di tingkat mikro (sekolah), meso (dinas pendidikan kabupaten , dan dinas pendidikan provinsi), maupun makro (departemen). Hal ini didasari oleh pemikiran bahwa dengan monitoring dan evaluasi, pemerintah dapat mengukur tingkat kemajuan pendidikan di masing-masing sekolah.

Badrul (sapaan akrabnya) menyampaikan, tanpa pengukuran, tidak ada alasan untuk mengatakan apakah suatu sekolah mengalami kemajuan atau tidak. Monitoring dan evaluasi, pada umumnya menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

“Monev yang bermanfaat adalah monitoring dan evaluasi yang menghasilkan informasi yang cepat, tepat, dan cukup untuk pengambilan keputusan,” pungkasnya. (imd/pin)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *