oleh

Realisasi PAD Reklame di Kabupaten Tembus 76.70 Persen

Kabarmadura.id/Pamekasan–Tren capaian pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor sewa reklame di Kabupaten Pamekasan, diklaim stabil. Badan Keuangan Daerah (BKD) Pamekasan mencatat, hingga Juli 2020,  realisasi PAD dari sewa reklame sudah tembus 76,70 persen dari target.

Kepala Bidang (Kabid) Penagihan BKD Pamekasan Dayat mengatakan, selama 2020 sektor sewa reklame mampu menyumbang PAD sebesar Rp479 juta. Jumlah itu nyaris mencapai target PAD tahun ini sebesar Rp625 juta.

“Ini target APBD tahun 2020, tapi sekarang kan masih ada usulan untuk perubahan APBD, sehingga nanti disesuaikan,” jelasnya, Kamis (6/8/2020).

Dia menjelaskan, meski di tengah wabah Covid-19, namun minat investor yang ingin memanfaatkan jasa reklame stabil. Bahkan hingga saat ini, terdapat sebanyak 673 objek pajak (OP) atau pengguna reklame yang telah menyewa space iklan.

Lebih lanjut dia menerangkan, setiap reklame di Kabupaten Pamekasan merupakan kepemilikan dari dua pihak yaitu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pamekasan, dan milik swasta.

Dalam aturannya, reklame yang dimiliki swasta diharuskan membayar pajak kepada Pemkab melalui BKD. Atau bisa dengan pengguna space yang membayar pajak tersebut kepada BKD, tergantung bagaimana kesepakatan OP dengan pihak pemilik space.

Sementara penggunaan space untuk kegiatan Pemkab dan partai politik (parpol) dan juga kegiatan keagamaan tidak dipungut pajak. Hal itu telah diatur dalam peraturan daerah (perda) tentang reklame.

Dirinya mengungkapkan, tarif pemasangan iklan pada space reklame beragam, bisa disewa per hari, per minggu, per bulan atau per tahun. Dirinya mencontohkan, jenis reklame yang berada di area monumen Arek Lancor, di tarif sebesar Rp7,8 juta lebih per meter per tahun.

Selain itu juga terdapat reklame elektronik yang dipasang tarif per menit, dengan ditayangkan menggunakan video slide, bisa menggunakan suara atau tidak menggunakan suara. Untuk yang menggunakan suara tarifnya Rp5 ribu per menit, sedangkan untuk yang tidak bersuara yaitu Rp3.500 per menit.

“Baliho yang dipasangi programnya pemerintah itu milik pemerintah, bisa dibedakan,” tukasnya. (ali/pin)

Komentar

News Feed