KABARMADURA.ID | SAMPANG -Rencana pembangunan Pelabuhan Taddan di wilayah Kecamatan Camplong belum jelas. Pembangunan itu, direncanakan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur (Jatim) dengan anggaran Rp15 miliar.
Dana tersebut, bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Jatim tahun anggaran 2022. Bahkan, tahapan proyek sudah melalui lelang. PT Bimapatira Pradanarayu melenggang sebagai pemenang tender dengan harga terkoreksi Rp11,8 miliar.
Penandatanganan kontrak pun telah dilakukan pada bulan Juni lalu. Namun, hingga memasuki bulan Oktober ini, proyek belum dilaksanakan. Bahkan, di sekitar pelabuhan belum terlihat adanya bahan-bahan konstruksi yang disiapkan.
Kepala Dishub Jatim Nyono mengatakan, pembangunan Pelabuhan Taddan belum bisa dilaksanakan lantaran menunggu izin dari pemerintah pusat. Sebab, pelabuhan itu dikelola oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas III Branta Pamekasan.
Sampai saat ini, pihaknya terus berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Dirjen Perhubungan Laut terkait izin persetujuan pengembangan Pelabuhan Taddan. Namun bila proyek itu gagal dilaksanakan tahun ini, pihaknya akan tetap memperjuangkan hingga bisa terlaksana.
“Kalau tidak bisa tahun ini, kami akan terus upayakan di tahun berikutnya. Pokoknya sampai pelabuhan itu terbangun,” ujarnya kepada Kabar Madura, Minggu (9/10/2022).
Sebelumnya, Komisi D DPRD Provinsi Jatim bersama Dishub Jatim dan perwakilan Kemenhub menggelar rapat evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan pengembangan Pelabuhan Taddan. Bahkan, Komisi D DPRD Jatim mendesak agar kegiatan tersebut segera dilaksanakan.
“Kontrak kerja dengan pemenang tender sudah dilakukan pada 9 Juni 2022. Hanya saja belum ada persetujuan dari Kemenhub,” respon anggota Komisi D DPRD Jatim Hidayat.
Reporter: Ali Wafa
Redaktur: Totok Iswanto
