oleh

Realisasi Pembangunan WTP Meleset

Kabarmadura.id/PAMEKASAN – Pemerintah Kabupaten melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pamekasan, berencana untuk membangun embung atau Water Treatment Plant (WTP) di wilayah pantura tahun ini.

Namun sayang, target realisasi pembangunan embung yang diproyeksikan bisa membebaskan sejumlah daerah di wilayah utara dari kekeringan itu meleset. Padahal, pembebasan lahan untuk WTP itu sudah tuntas sejak 2016 lalu.

Padahal sebelumnya, PDAM telah menerima dana miliaran rupiah untuk penambahan modal perusahaan, guna meningkatkan pelayanan penyediaan air kepada masyarakat. Bahkan dalam nomenklatur penyertaan modal daerah (PMD) itu, terdapat anggaran untuk pembangunan WTP di wilayah pantura.

Direktur PDAM Pamekasan Agoes Bachtiar mengatakan, rencana untuk membangun embung atau WTP di wilayah pantura tetap jalan. Bahkan diakuinya, pembebasan lahan untuk tempat penampungan air itu sudah tuntas. Desa Kapong, Kecamatan Batumarmar dipilih sebagai lokasi pembangunan.

Namun demikian, dia tidak menampik jika pembangunan fisik belum bisa terealisasi dalam waktu dekat. Keterbatasan anggaran ditengarai menjadi kendala pembangunan fisik di lokasi itu.

Sebab, berdasarkan hasil kajian, pembangunan tempat pengolahan air itu membutuhkan dana tak kurang dari Rp24 miliar. Sementara dana yang dimiliki PDAM jauh dari kebutuhan itu. Sehingga, pembangunan embung tidak bisa direalisasikan pada tahun 2019.

“Anggaran itu digelontorkan oleh pemerintah pusat melalui Kemen PU,” katanya Selasa (26/2).

Dijelaskan Agoes, pembangunan WTP yang diproyeksikan bisa memenuhi kebutuhan air di tiga kecamatan di wilayah pantura itu, ditargetkan bisa mengaliri 1.000 kepala keluarga di Kecamatan Batumarmar, Waru dan Pasean.

Nantinya WTP akan memompa air sungai ke dalam tempat pengolahan. Setelah dijernihkan dan layak konsumsi, air tersebut bisa dialirkan ke rumah-rumah warga yang kesulitan mendapatkan air bersih.

“Kami prediksi pembangunan baru bisa dimulai 2020,” ungkapnya.

Anggota Komisi II DPRD Pamekasan Harun Suyitno mengatakan, pemerintah harus segera menindaklanjuti program pembangunan WTP itu. Sebab masyarakat wilayah utara sangat membutuhkan ketersediaan air bersih saat musim kemarau.

Meski pemerintah kabupaten rutin melakukan bantuan dengan cara dropping air melalui tangki BPBD. Namun upaya itu memiliki keterbatasan untuk bisa menjangkau seluruh daerah terdampak kekeringan di wilayah pantura.

“Harus disegerakan. Sebab dropping air melalui tangki BPBD tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga di sana,” tandasnya. (pin/pai)

Komentar

News Feed