oleh

Realisasi Perda Layak Anak Tidak Maksimal

Kabarmadura.id/PAMEKASAN – Empat tahun setelah dicanangkannya Pamekasan sebagai kota layak anak pada 2015 lalu, perkembangannya sangat lamban. Peraturan daerah (perda) Kabupaten Layak Anak, yang dirancang untuk mendukung pencanangan tersebut, sampai saat ini realisasinya belum maksimal.

Indikisasinya, selain beberapa kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi setelah pencanangan tersebut. Masih ditemukan terjadinya kasus pernikahan di bawah umur di Pamekasan, juga menjadi salah satu cerminan tidak maksimalnya perda tersebut.

Padahal, di dalam Perda Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kabupaten Layak Anak disebutkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan juga mengatur batasan usia minimal yang harus dipatuhi oleh masyarakat untuk bisa melangsungkan sebuah pernikahan.

“Saya rasa realisasinya masih lemah, buktinya masih banyak ditemui pernikahan anak di bawah umur,” tutur Praktisi Hukum Abd, Warits Senin (1/4).

Lebih lanjut pria yang juga menjadi pendamping hukum di Pengadilan Agama (PA) Pamekasan itu menjelaskan, penerapan perda tersebut menjadi salah satu indikator penilaian, terhadap pantas atau tidaknya Pamekasan menyandang predikat kota layak anak.

Sementara, selama ini realisasi perda itu terlihat kurang diterapkan secara maksimal. Akibatnya, kekerasan terhadap anak, pernikahan anak usia di bawah 18 tahun yang sering berujung perceraian, masih sering terjadi di kabupaten dengan slogan Gerbang Salam tersebut.

Meskipun diakui Watits, secara agama pernikahan tersebut sah. Akan tetapi, peran kondisi psikologi anak di bawah 18 tahun yang masih labil, juga akan berdampak terhadap keberlanjutan hubungan kekeluargaan diantara pasangan itu.

Oleh karenanya, pemerintah memiliki keharusan untuk tetap melakukan pencegahan pernikahan di bawah umur, melalui optimalisasi penerapan perda kabupaten layak anak tersebut.

“Saya berkeyakinan, melalui optimalisasi perda itu, angka pernikahan di bawah umur bisa ditekan, Pamekasan juga layak menyandang predikat kota layak anak,” terangnya.

Sementara, berdasarkan data yang diperoleh dari Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pamekasan Hery Kushendar, angka perceraian di Pamekasan sejak tahun 2017 terus mengalami peningkatan yang cukup besar.

Bahkan pada tahun 2018, angka perceraian tembus sebanyak 1.348 kasus. Salah satu pemicu terjadinya perceraian di Pamekasan akibat pertengkaran antara suami istri. Kasus pertengkaran lebih didominasi oleh pasangan yang masih di bawah umur.

“Faktor pemicu perceraiannya variatif, tapi mayoritas karena faktor ekonomi dan pertengkaran,” katany yua. (pin/pai)

Komentar

News Feed