oleh

Realisasi Uji Kir Online di Bangkalan Terkendala Perda

Kabarmadura.id/Bangkalan-Rencana digantinya pelayanan uji kir kendaraan dari manual ke online, tengah dipersiapkan Dinas Perhubungan (Dishub) Bangkalan. Nantinya, setiap wajib uji kir akan dibekali smart card, tidak akan pakai lagi buku uji dan buku induk. Namun, realisasi tersebut masih terkendala dengan peraturan daerah (perda).

Kepala Bidang (Kabid) Lalu Lintas Dishub Bangkalan Ariek Moein menuturkan, rencana tersebut akan direalisasikan pada tahun ini. Meski anggaran yang dibutuhkan telah disediakan, realisasi tersebut belum bisa diterapkan jika belum ada perdanya.

“Kami sebenarnya mau realisasi, tetapi masih terkendala dengan perdanya. Karena belum ada perda,” ujarnya.

Sementara itu, mengenai anggaran yang disediakan oleh Pemkab Bangkalan juga dirasa kurang. Pasalnya, untuk merealisasikannya, dirinya menyebut butuh anggaran hingga Rp200 juta. Namun, Pemkab Bangkalan hanya menyediakan dana sebanyak Rp130 juta. Kendati demikian, pihaknya mengaku akan tetap merealisasikannya tahun ini juga.

“Rencananya tetap tahun ini kita laksanakan sambil menunggu perdanya,” terangnya.

Ariek juga mengklaim bahwa dengan digantinya uji kir ini dengan smart card, maka akan lebih mudah dan efektif. Sebab, seluruh database kendaraan tersimpan secara elektronik dan dapat dibaca melalui aplikasi cek kir. Baik secara online maupun offline melalui near file communication (NFC).

Masih menurut Ariek, kendaraan yang telah diuji kir akan mendapatkan sertifikat data teknis kendaraan. Seperti, stiker berhologram dengan barcode serta terdapat nomor ujinya. Stiker itu nantinya akan dipasang di bagian dalam kaca depan kendaraan.

“Jadi, ketika ada razia di jalan, petugas hanya mengecek stiker tersebut dan kartunya. Karena semuanya akan muncul disitu. Setiap kendaraan yang masuk, baru atau lama langsung terbaca. Karena data basenya ada di kementerian dan langsung terpusat di sana,” tambahnya.

Selain itu, Ariek menyampaikan, dengan berubahnya uji kir dari buku ke smart card bisa meminimalisir adanya petugas yang main mata dengan pemilik yang akan melakukan uji kir untuk diloloskan. Sebab, sejumlah perangkat kamera akan terhubung langsung dari lokasi uji kir ke Kementerian Perhubungan.

“Dan pembayarannya ini nanti langsung ke bank,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan Mujiburrahman mengatakan, memang saat ini belum ada perda yang tentang penerapan smart card untuk uji kir tersebut. Karena, selama ini belum ada usulan mengenai hal itu.

Namun, jika memang pihak Dishub membutuhkan perda itu dalam realisasinya, pihaknya siap untuk mengusulkannya.

“Belum ada, belum ada usulan juga. Kalau bisa tahun ini akan kita usulkan. Tunggu, setelah kunjungan kerja (kunker) nanti. Agar kita bisa melihat daerah lain perdanya seperti apa,” tandasnya. (ina/pai)

Komentar

News Feed