Refocusing Anggaran  Penanganan Covid-19 Harus Capai Rp32 M

  • Whatsapp
(FOTO: KM/KHOYRUL UMAM SYARIF) Anggaran: Badan Keuangan Daerah (BKD) Pamekasan pastikan akan memenuhi 4 persen dari refocusing anggaran.

KABARMADURA.ID, PAMEKASAN – Badan Keuangan Daerah (BKD) Pamekasan mencatat harus mempersiapkan dana sebesar Rp32 miliar dalam rangka penanganan Covid-19. Hal itu berdasar  4 persen dari dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) yang diperoleh Pamekasan, baik yang melekat pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD),  maupun yang melalui refocusing dan realokasi anggaran.

Menurut Kepala BKD Pamekasan, Sahrul Munir, refocusing dan realokasi anggaran untuk pemenuhan penanganan Covid-19 dilakukan untuk memenuhi target 4 persen yang diarahkan pemerintah pusat, sehingga kebutuhan penanganan Covid-19 bisa tertangani dengan baik, sedangkan untuk pemerolehan DAU sebesar Rp817 miliar.

Bacaan Lainnya

“Dari 4 persen yang telah ditentukan, akumulasinya berada di angka Rp32 Miliar untuk penanganan Covid-19, termasuk dari penanganan vaksinasinya,” paparnya., Selasa (26/1/2021).

Dijelaskannya, pengalokasian dana yang direncanakan Rp32 Miliar itu, saat ini masih dilakukan inventarisir dari berbagai anggaran  penanganan Covid-19 di Pamekasan. Jika sudah memenuhi nilai 4 persen maka dianggap sudah gugur kewajiban dalam refocusing  APBD 2021, tetapi jika masih belum sepenuhnya tercover, maka perlu dilakukan refocusing dan realokasi.

“Tapi kalau belum setara dengan nilai Rp32 miliar, kita masih mau mengusulkan anggaran lagi, lihat perkembangannya, karena anggaran tersebut akan ditangani dinas kesehatan (dinkes), Rumah Sakit Waru, dan Rumah Smart Pamekasan, untuk penanganan Covid-19,” ulasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Harun Suyitno, pada dasarnya akan terus mendorong ketersediaan anggaran vaksinasi, sebab sangat penting untuk dianggarkan, mengingat peruntukannya untuk menjamin kesehatan masyarakat.

“Pada prinsipnya kita akan dorong, karena bagaimanapun pergeseran anggaran memerlukan pembahasan, dan berdampak pada yang lain,” pungkasnya. (rul/km58)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *