Regulasi Berubah-ubah, APDB Sampang dan Bangkalan Defisit dan Pendapatan Merosot

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FA'IN NADOFATUL M.) EFISIENSI: Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron memastikan kondisi ekonomi yang melambat, memaksa APBD harus dikoreksi. Kondisi serupa terjadi di Sampang.

KABARMADURA.ID, BANGKALAN-Hasil utak-atik Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bangkalan tahun 2021, target pendapatannya merosot hingga Rp72 miliar atau 3,24 persen dari total APBD senilai Rp2,150 triliun.

Saat ini, rancangan perubahan APBD Bangkalan tahun 2021 tengah dibahas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan.

Penurunan target pendapatan itu disampaikan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron dalam rapat parpurna bersama DPRD Bangkalan beberapa waktu lalu.

Selain akibat adanya refocusing anggaran, melambatnya pertumbuhan ekonomi di Bangkalan akibat wabah Covid-19, disebut menjadi penyebab APBD Bangkalan 2021 harus dikoreksi ulang. Setidaknya, dengan mengurangi target, akan menjadi wujud refleksi dari aktivitas yang direncanakan dalam rangka mencapai target kinerja pada tahun 2021.

Tujuan lainnya, memaksimalkan target dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Bangkalan. Terutama agar sesuai prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah.

“Rumusan kebijakan pembangunan secara jelas telah dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Bangkalan tahun 2021, yang menjadi dasar bagi penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2021,” paparnya.

Pria dengan sapaan Ra Latif ini juga menjelaskan, perubahan kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai dampak dari perkembangan penyebaran Covid-19 yang sangat cepat, juga berdampak kurang menguntungkan bagi pemerintah daerah.

“Situasi penerimaan negara khususnya sektor pajak yang tidak mencapai target, berimbas kepada kebijakan pengurangan dan penundaan transfer dana perimbangan kepada daerah,” tukasnya.

Pada perubahan APBD itu, komponen penurunan Rp72,082 miliar itu berasal dari beberapa sumber. Pada pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp252,553 miliar turun sebesar Rp9,917 miliar atau 3,78 persen, transfer sebesar Rp1,803 triliun turun sebesar Rp62,164 miliar atau 3,33 persen.

Sedangkan pendapatan daerah yang sah yang direncanakan sebesar Rp94,535 miliar tidak mengalami perubahan.

Pada sisi anggaran belanja daerah di APBD yang dialokasikan Rp2,280 triliun, turun sebesar Rp7,174 miliar atau 0,31 Persen.

Sisi penerimaan pembiayaan daerah dialokasikan sebesar Rp129,171 miliar. Sedangkan pada sisi pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan sebesar 0 rupiah. Dengan begitu, Pemkab Bangkalan menyimpulkan, pembiayaan netto pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp129,171 miliar.

Kondisi serupa terjadi di Sampang. Lantaran defisit anggaran, target pendapatan di APBD  tahun 2021 diturunkan sebesar 20 persen.  Dari APBD Sampang 2021 senilai Rp1,871, turun menjadi Rp1,725 miliar pada rancangan perubahan APBD Sampang, atau penyusutannya sebesar Rp145 miliar.

Bupati Sampang, H. Slamet Junaidi membenarkan hal tersebut. Diakui bahwa ada kesulitan pada capaian PAD sampai semester I tahun anggaran 2021. Sehingga berdampak pada anggaran.

Beragam musabab selain defisit anggaran, termasuk adanya perubahan regulasi atas penerimaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Akibatnya, pihaknya sampai tiga kali mengubah peraturan bupati (perbup) tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2021. Sebab harus menyesuaikan dengan beberapa regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat.

Menurutnya, langkah tepat mengatasi defisit, salah satunya melakukan efesiensi anggaran.

“Tahun ini, tidak hanya adanya penurunan PAD, tapi mengalami defisit anggaran sebesar Rp256 miliar. Namun kami tutupi dari pembiayaan daerah tahun ini,” ungkap pria dengan sapaan Haji Idi ini.

Sedangkan Ketua DPRD Sampang, Fadol mengaku, berubah-ubahnya regulasi itu, pada perjalanan realisasi APBD Sampang 2021, terjadi ketidakselarasan dengan KUA-PPAS. Namun perubahan tersebut sudah disepakati oleh legislatif dan ekaekutif.

“Adanya defisit dan tidak tercapainya PAD akibat kondisi. Bukan soal kesalahan pengelolaan. Sehingga kami mendorong pemerintah melakukan efesiensi anggaran, ” katanya.

Reporter: Fain Nadofatul M, Fathor Rahman

Redaktur: Wawan A. Husna

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *