oleh

Rehabilitasi Sekolah Terhambat Anggaran dan Lahan Bermasalah

Kabarmadura.id/Bangkalan-Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Bangkalan Bambang Budi Mustika mengungkapkan, pembangunan dan perbaikan sekolah dilakukan secara bertahap. Sebab, anggaran dari pemerintah juga terbatas, sehingga diterapkan skala prioritas.

“Lantaran ketersediaan anggaran negara terbatas, maka kami menggunakan dengan cara skala prioritas, akan tetapi tidak menyalahi aturan yang ada,” terangnya.

Adapun sekolah dasar yang ada di bawah naungan Disdik sebanyak 650 sekolah, sedangkan SMP ada 55. Hal itu belum termasuk sekolah swasta.

Selain anggaran yang terbatas, masalah yang dihadapi di lapangan adalah masih ada beberapa sekolah yang tidak memiliki sertifikat tanah. Sehingga pihaknya tidak bisa membangun di sekolah yang tidak jelas kepemilikinnya tersebut.

“Jika setiap sekolah yang tanahnya berstatus tidak jelas, walaupun kondisi rusak, kami tidak bisa memperbaiki. Sebab semua database sapras masuk ke dapodik,” ungkapnya.

Kadisdik menambahkan, semua ketentuan sekolah yang berhak dan yang tidak berhak diperbaiki mengikuti sistem yang sudah baku.

“Di dapodik, ada sekolah mana yang berhak diperbaiki dan sekolah mana yang tidak berhak diperbaiki. Semuanya sistem yang akan berbicara,” terangnya.

Pihaknya berjanji, secara berlahan akan membebaskan kasus tanah yang bermasalah di bawah, sehingga tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

“Untuk jalan tengah, kasus sengketa tersebut kami berjanji secara perlahan akan membebaskan tanah yang bermasalah. Akan tetapi jika disuruh dengan cara serentak, maka tidak mungkin dilakukan. Sebab, setiap lahan tanah butuh anggaran ratusan juta,” ungkapnya. (sae/pai)

Komentar

News Feed