oleh

Rekam Jejak PSU Jadi Cermin Pemilu di Sampang

MIFTAHUR ROZAQ: Komisioner KPU Jawa Timur (Jatim)

Kabarmadura.id/SAMPANG-Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Sampang yang digelar hingga dua kali di Sampang pada tahun lalu, menjadi catatan khusus KPU Jawa Timur (Jatim) dalam menghadapi Pemilu 2019.

Pemilukada Sampang pada tahun 2018 lalu, mencetak sejarah baru. Sebab, wilayah berjuluk Kota Bahari ini menjadi daerah satu-satunya yang melaksanakan pemilukada ulang akibat masalah daftar pemilih tetap (DPT).

Fakta tersebut, menjadi catatan tersendiri bagi KPU Provinsi Jawa Timur agar tidak terulang kembali pada Pemilu 2019.

Saat dikonfirmasi Komisioner KPU Jatim Divisi Perencanaan & Logistik Miftahur Rozaq mengaku telah memberikan pengarahan khusus kepada penyelenggara pemilu di Sampang dalam menghadapi pesta demokrasi tahun ini. Upaya tersebut dilakukan agar pelaksanaan pemilihan lebih berkualitas.

“Palaksanaan PSU di Kabupaten Sampang menjadi catatan tersendiri bagaimana ke depan hal ini tidak terulang kembali pada masa yang akan datang, sejumlah proses mengantisipasi hal ini sudah kami lakukan,” katanya.

Namun meski memiliki jejak rekam PSU, dirinya menegaskan, KPU Jatim tidak akan menjadikan Kabupaten Sampang sebagai atensi khusus. Pihaknya menegaskan, seluruh daerah Jawa Timur mendapat pengawasan yang sama pada Pemilu 2019.

“Semua mendapat perlakuan sama di 38 kabupaten kota di Jawa Timur, tidak ada perlakukan khusus bagi Sampang,” imbuhnya.

Sementara penyelenggara pemilu di Sampang mulai melakukan tahapan khusus untuk menghindari adanya PSU. Buktinya Bawaslu telah menetapkan seluruh wilayah menjadi daerah prioritas.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sampang menyebutkan, daerah rawan kecurangan pemilu di Sampang menyebar hingga ke 14 kecamatan. Kerawanan itu, bisa terjadi pada pemilihan anggota legislatif (pileg) maupun pemilihan presiden (pilpres) yang sama-sama akan digelar 17 April 2019 mendatang.

Sebelumnya, daerah rawan kecurangan pemilu di kabupaten Sampang hanya meliputi kecamatan di wilayah pantai utara, seperti Ketapang, Banyuates, Sokobanah, Torjun serta Kecamatan Camplong.

Ketua Bawaslu Kabupaten Sampang, Insiatun mengungkapkan, untuk indeks kerawanan pemilu bukan hanya dari demografi dan geografisnya saja. Menurutnya, ada 16 indikator, salah satunya penempatan logistik di tempat netral.

“Semua wilayah di Sampang masuk ketegori rawan. Cuma bagaimana KPU-Bawaslu melakukan sosialisasi ke tingkat bawah,” katanya.

Untuk menghindari pemungutan suara ulang (PSU) di wilayahnya, Insiatun telah melakukan sosialisasi dan merangkul berbagai elemen seperti perempuan, OKP, dan OKM serta pemilih milenial.

“Karena pemilih milenial masih belum terkontaminasi dengan politik. Jadi tidak ada indikasi mereka menjual belikan suara,” tambahnya. (awe/waw)

Komentar

News Feed