oleh

Rekanan Protes, Pemkab Belum Bayar Utang Rp50 Miliar

Kabarmadura.id/Sumenep-Sejumlah kontraktor yang terhimpun dalam Forum Jasa Konstruksi (Forjasi), mendatangi gedung Sekretariat Daerah Sumenep, Selasa (7/1/2020). Mereka datang dalam rangka menagih utang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep sekitar Rp50 miliar.

Kehadiran mereka, lalu dilanjutkan dengan forum audiensi itu di aula gedung Pemkab Sumenep. Saat itu, Bupati Sumenep A. Busyro Karim yang menemui secara langsung. Dalam forum tersebut, berlangsung dialog cukup panjang antara kedua pihak.

“Kami bisa saja mengerahkan masa untuk melakukan demo ke gedung ini, terkait apa yang telah menjadi keputusan pihak pemerintah untuk lambat melakukan pembayaran, kami butuh finansial untuk menyelesaikan pekerjaan ini,” ungkap salah satu perwakilan dari audiensi.

Menanggapi pernyataan itu, Bupati Sumenep A. Busyro Karim mengakui bahwa memang selama ini ada keterlambatan dalam perampungan administrasi dari dinas terkait. Penyebabnya, adalah kurang tanggapnya sejumlah rekanan atau pihak kontraktor ketika dikonfirmasi dalam rangka membenahi administrasi yang cacat secara regulasi.

Selain itu, masalah yang mendasar adalah jumlah personel dari pihak pemerintah kurang begitu memadai, sehingga harus lembur dalam memverifikasi berkas-berkas yang diajukan oleh rekanan yang jumlahnya naik berlipat dari tahun sebelumnya.

Di tahun 2018, berkas rekanan hanya sekitar 200-an, sementara tahun 2019 kemarin berkas yang harus diverifikasi sampai 800 berkas, sementara batas waktu yang disediakan sangat sedikit.

“Seandainya pada Oktober berkas-berkasnya yang diajukan rekanan sudah rampung, mungkin kejadiannya tidak akan seperti sekarang ini,” ucap Busyro.

Menurutnya, evaluasi tidak hanya berlangsung ketika ada persoalan, pihak kontraktor dan pemerintah itu harus selalu bersinergi.

Bupati dua periode itu menambahkan, bahwa sebenarnya sudah ada sekitar Rp44 miliar yang sudah bisa dicairkan menjelang tutup tahun lalu. Berhubung banyak pekerjaan yang didesak menjelang tutup tahun, sehingga berimbas terhadap proses pencarian ke pihak kontraktor.

Tetapi pemkab akan mendesak pihak dinas-dinas terkait terutama tiga dinas yang paling banyak utangnya, yaitu PU Cipta Karya, PU Pengairan dan Sumber Daya Alam, dan PU Bina Marga untuk segera melakukan rekapitulasi syarat pencairannya.

“Senin depan akan diajukan ke DPRD untuk segera disetujui, biar kita sama-sama aman ketika diaudit baik BPK maupun KPK nantinya,” paparnya.

Menerima alasan dari pihak pemkab, Hairul Anwar selaku korlap Forjasi mengaku mengapresiasi audiensi yang berbentuk diskusi tersebut, sehingga permasalahan yang serius dapat diselesaikan dengan cara yang profesional.

“Kami kan memang pekerja atau kontraktor yang profesional, maka tentunya segala persoalan harus diselesaikan dengan penuh bijaksana, tetapi akan kami tunggu sikap tanggapnya,” tanggapnya. (ara/waw)

UTANG PEMKAB SUMENEP KE REKANAN

PU Bina Marga Rp30 Miliar

PU SDA Rp3 Miliar

PU Bina Marga Rp15 Miliar

 

 

Komentar

News Feed