oleh

Rekapitulasi Serapan APBD 2019 Belum Tuntas

Kabarmadura.id/Bangkalan-Serapan anggaran tahun 2019 tidak sepenuhnya terlaksana. Sayangnya, rekapitulasi serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019 belum selesai. Pasalnya, beberapa rekapan masih belum dirampungkan oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tak hanya itu, rekapan juga masih ada yang harus dikembalikan ke OPD.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Bidang (Kabid) Akuntansi dan Pembendaharaan Yudik Hidayat. Ia  menyampaikan, ada 3 OPD yang belum menyelesaikan rekapan atau laporan mengenai serapan anggaran. Jadi, sampai hari ini dirinya belum menyelesaikan rekapan serapan APBD 2019.

“Antara lain yakni Dinas Pendidikan (Disdik) yang kemarin serapannya paling rendah. Itu kemarin kita kembalikan lagi laporannya khususnya yang anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebab, masih ada yang salah,” katanya, Rabu (8/1).

Sementara dua lainnya yakni di Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk rekapan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan bagian Pendapatan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Sedangkan saat ditanya mengenai, adakah target rekapan di tiga OPD tersebut harus diselesaikan, Yudik hanya mengatakan, secepatnya harus disetorkan kepada BPKAD. Sehingga, rekapan serapan APBD 2019 segera diselesaikan.

“Serapan masih tetap terakhir update tanggal 27 Desember kemarin. Belum ada perubahan, yang jelas kita akan tetap menunggu laporannya,” paparnya.

Untuk data serapan APBD 2019 sendiri pada tanggal 27 Desember masih belum mencapai 100 persen. Di mana untuk Belanja tidak langsungnya hanya 98 persen. Rinciannya dari anggaran yang disediakan yakni sebesar Rp1.323.806.589.629,56. Realisasinya sebesar Rp1.297.058.956.231,96 dengan kekurangan 2 persen sebanyak Rp26.747.633.397,60.

Sedangkan untuk belanja langsungnya dari ketersediaan anggaran sebanyak Rp1.173.082.847.140,89 yang terserap hanya Rp916.877.686.389,40 atau 78 persen. Sisanya yang belum terserap sebesar 22 persen atau Rp256.205.160.751,49.

Pelaksan Tugas (Plt) Kepala BPKAD Abdul Aziz menerangkan, tidak mempermasalahkan jika serapan tidak mencapai 100 persen. Sebab, jika serapan APBD 2019 dipaskan dengan anggaran yang disediakan, malah ditakutkan dicurigai ketika membuat laporan pertanggungjawabkan dimanipulasi.

“Jika dipaskan 100 persen nanti ketika ada pemeriksaan malah takutnya laporan pertanggungjawabannya dimanipulasi sebab tidak kurang maupun lebih,” pungkasnya. (ina/pai)

 

Komentar

News Feed