oleh

Rekayasa Nota DD Bisa Terjadi di Desa Lain

KABARMADURA.ID, SAMPANG -Kasus pemalsuan nota dan tanda tangan pada dokumen dana desa (DD) oleh AZ, mantan Kepala Desa (Kades) Banjar Talela, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, menuai respon dari kalangan aktivis. Mereka menilai, kejadian tersebut sudah lumrah. Sebab, pemalsuan dokumen DD tidak hanya terjadi di Desa Talela.

Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan pemalsuan dokumen tersebut juga terjadi di beberapa desa lain. Sebab, rekayasa dan manipulasi nota dalam dokumen pertanggungjawaban, bukan rahasia umum lagi dan dipastikan penggunaan anggaran di desa ada penyimpangan. Hal tersebut diungkapkan, Aktivis Pemuda Sampang, Habisono, Selasa (16/02/2021).

“Dugaan kami, beberapa desa lain juga melakukan hal yang sama, entah itu dari DD maupun ADD. Selama penegak hukum tidak tebang pilih, maka banyak kades yang bisa terjerat hukum akibat penggunaan DD dan ADD,” ujarnya.

Laki-laki yang akrab disapa Habi itu berharap, pihak kepolisian komitmen memberantas korupsi. Terutama, korupsi di tingkat desa yang nyaris terjadi di sejumlah desa. Sebab, dalam pelaksanaan pembangunan, tidak semua laporan cocok dengan pelaksanaan program. Sehingga harus dilakukan manipulasi.

“Polisi bisa bekerjasama dengan tim auditor dalam mengevaluasi laporan pertanggung jawaban masing- masing desa. Jika tidak ada intervensi dari pihak manapun, dipastikan akan banyak terungkap laporan palsu dari beberapa desa,” tegasnya.

Sementara itu, Kapolres Sampang, AKBP Abdul Hafidz menegaskan,  siap menerima laporan kapanpun mengenai dugaan penyalahgunaan anggaran Negara. Pihaknya berjanji, kasus korupsi akan ditindak sesuai aturan. “Kami akan tindak sesuai prosedur. Jika masyarakat mengetahui adanya kejanggalan segera laporkan,” tegasnya.

Sekedar diketahui, mantan Kades Banjar Talela, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, AZ tersandung kasus hukum dengan dasar laporan kepolisian nomor : LP/226/X/2019/JATIM/RES.SPG. Akibat perbuatannya, dia diancam pasal 263 ayat 1, dan 2 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1e KUHP dengan kurungan 6 tahun penjara. (man/ito)

Komentar

News Feed