oleh

Rektor UTM Ungkap Sisi Lemah Perpres 80/2019 di Madura

KABARMADURA.ID, BANGKALAN-Kabar tentang rencana percepatan pembangunan yang digagas dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 tahun 2019, semakin memudar. Beberapa kalangan menyebut, minimnya sinergi antarkabupaten membuat rencana pengerjaan proyek besar itu hanya berputar pada sikap saling tunggu.

Perpres 80/2019 mengatur tentang percepatan pembangunan kawasan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan(Gerbangkertasusila) dan Kawasan Bromo, Tengger, Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

Menurut Rektor Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Drs Ec H. Muh Syarif, pada dasarnya, rencana pembangunan yang hanya mencatut nama Bangkalan, memang tidak ideal. Sebab, komitmen membangun Madura harus dilakukan secara bersama.

“Membangun Madura ini kan harus bicara empat kabupaten, kalau masih terpisah-pisah, ini sulit,” terang petinggi kampus yang memulai karir dari dosen Fakultas Ekonomi UTM tersebut.

Akademisi dengan sapaan Abah Syarif itu juga menuturkan, jika kesempatan besar yang diberikan oleh presiden tidak bisa dimaksimalkan, sangat disayangkan, apalagi jika setiap daerah hanya ingin mengembangkan wilayahnya masing-masing. Dia memandang, hal itu kesempatan besar, dan jika ingin berhasil, keempat bupati di Madura harus bisa bersatu.

Bahkan, progres menindaklanjuti rencana pembangunan dalam perpres itu,kata Abah Syarif, belum dilakukan Pemerintah Bangkalan. Bahkan, terkesan masih saling menunggu. Padahal jika dimulai, semuanya harus sudah siap.

“Saya kira persiapan ini sudah harus mulai digencarkan, mengingat ini proyek yang besar bagi daerah,” tegas salah satu pengurus PCNU Bangkalan tersebut.

Menurutnya, masing-masing pemerintah daerah masih sibuk membangun dan ingin mengembangkan kabupatennya sendiri. Seharusnya jika memang ingin membangun sinergi tentu prioritas pembangunan harus komitmen untuk mengembangkan potensi Madura.

Sementara itu,Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bangkalan Eko Setyawan menyampaikan, rencana lanjutan dari Perpres 80 tahun 2019 sudah berjalan. Salah satunya dengan melakukan survei lahan yang telah direncanakan.

“Kami sudah lakukan survei lokasi, sekarang masih menunggu kajian keilmuannya,” ulasnya.

Menurut Eko, pemerintah kabupaten hanya memiliki wewenang untuk menyiapkan lahan dan melengkapi berkas administrasi. Sedangkan untuk menentukan keputusan tetap menjadi wewenang Provinsi Jawa Timur.

Selain itu, masing-masing kabupaten memang fokus mempersiapkan kebutuhannya sendiri. Tetapi memang juga melakukan koordinasi oleh koordinator provinsi.

“Masing-masing kan sudah dibagi item disetiap daerahnya, jadi komunikasinya hanya melalui koordinator saja,” pungkasnya. (km59/waw)

Komentar

News Feed