oleh

Relawan Kesulitan Hadapi Buta Aksara

Kabarmadura.id/PAMEKASAN-Sedikitnya ada 55 Relawan Demokrasi yang diterjunkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan. Tugasnya, meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu mendatang. Mereka dituntut untuk mendidik tentang teknis pencoblosan kepada setiap basis pemilih. Tak terkecuali basis pemilih kaum marginal dan berkebutuhan khusus.

Abdus Syukur, salah seorang relawan demokrasi basis kaum marginal mengungkapkan, selama sosialisasi bersama kelompoknya, dirinya sudah memberikan sosialisasi ke sejumlah daaerah tertinggal di Pamekasan. Salah satunya, yakni Desa Tanjung Kecamatan Pegantenan.

Di daerah yang berada di daerah perbatasan dengan Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang itu, dirinya mengaku mendapat kesulitan saat melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Hal itu terjadi, lantaran sebagian besar sasaran sosialisasi merupakan petani yang sudah berumur senja. Ironisnya, mayoritas dari mereka masih tergolong buta aksara dan tidak bisa membaca.

“Ini tantangan sekaligus kewajiban kami sebagai relawan untuk memberikan pendidikan tentang pemilu pada masyarakat,” katanya, Senin (11/3).

Lebih lanjut Syukur mengatakan, saat melakukan sosialisasi, dirinya mengaku bingung untuk mengarahkan masyarakat yang masih hidup dengan keadaan buta aksara. Sebab, jika langsung diarahkan pada partai politik atau calon peserta pemilu, dirinya takut dianggap melakukan kampanye terselubung.

“Kalau pas ditunjuk pilih partai dan calon tertentu, nanti kita disangka kampanye,” tuturnya.

Komisioner KPU Pamekasan Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat Abdus Said menerangkan, tugas pokok relawan demokrasi adalah memberikan pendidikan tentang teknis pemilu 2019 mendatang. Baik dari ragam pemilihan, hingga perbedaan warna pada setiap surat suara.

Selain itu, relawan juga bertugas untuk memberikan pendidikan tentang cara mencoblos yang baik dan sah secara aturan. Para relawan diberi kebebasan untuk menggunakan media apapun yang bisa memberi pemahaman kepada masyarakat.

Hanya saja, para relawan tidak diperkenankan untuk terlalu dalam mengarahkan pilihan pada partai politik atau calon tertentu. Hal itu juga berlaku saat memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang masih menderita buta aksara.

“Cara sosialisasinya bebas, dengan catatan tidak boleh mengarahkan pilihan masyarakat pada partai atau calon manapun,” tegasnya.

Bahkan hal itu juga berlaku pada petuga TPS yang nantinya akan berjaga saat pencoblosan. Meskpun petugas TPS menemukan warga yang buta aksara dan tidak bisa membaca, mereka tidak diperkanankan untuk memberi pendampingan dan petunjuk partai atau calon mana yang akan dicoblos.

Sebab jika diperkenankan, dikhawatirkan akan dipolitisi untuk meraih duungan suara dengan cara tidak sehat. Oleh sebab itu, pendampingan petugas teradap masyarakat yang buta aksara dibatasi.

“Petugas penyelenggara cukup memberi tahu perbedaan warna untuk setiap pemilihan,” tandasnya. (pin/nam)

Komentar

News Feed