Remehkan Protkes dan Keengganan Divaksin Jadi Aral Penanganan Covid-19

  • Whatsapp
(FOTO: KM/SUBHAN) LANGGAR: Salah satu contoh di Pasar Sumenep melakukan aktivitas berkerumun yang abai protkes.

KABARMADURA.ID, SUMENEP/SAMPANG-Naiknya angka kematian karena Covid-19 serta minimnya masyarakat yang divaksin diyakini jadi penyebab naiknya level pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat bagi Sumenep. Jika sebelumnya di level 3, kini kabupaten di ujung timur Pulau Madura ini harus rela menerapkan PPKM level 4.

Wakil Sekretaris Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sumenep, Abd. Rahman Riadi mengatakan, 5 M protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan serta membatasi mobilisasi dan interaksi, banyak dilanggar warga Sumenep.

Bacaan Lainnya

“Jadi, semua tergantung kesadaran masyarakat, sebab saat ini kesadaran masyarakat masih rendah” ujar dia.

Cakupan vaksinasi yang masih sangat rendah juga dinilai sebagai penyebab pembatasan sosial jadi naik level. Sebab, herd immunity atau kekebalan komunal masyarakat masih sangat kecil.

Keterangan lebih rinci disampaikan Humas Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumenep Ferdiansyah Tetrajaya. Disampaikan bahwa banyak penyebab naiknya level 3 ke level 4, di antaranya, angka terpapar, angka kematian dan angka kesembuhan.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep Agus Mulyono juga mengungkapkan hal senada. Naiknya level pembatasan sosial itu disebabkan meningkatnya angka pasien Covid-19 di Sumenep. Selama PPKM berlangsung jumlah pasien Covid-19 meningkat sebanyak 222 orang.

“Saat ini Sumenep perlu pembenahan dalam hal kesadaran masyarakat mengenai protkes,” ucap Agus.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep Kusmawati menegaskan, kasus kematian akibat Covid-19 sangat banyak. Per Minggu (1/8/2021) tercatat ada 58 orang yang meninggal karena Covid-19. Bahkan, tegas Kusmawati, angka kematian rata-rata per  hari sebanyak 3 hingga 7 orang.

Dia mengakui bahwa hal itu karena masyarakat kurang sadar menjalankan protokol kesehatan (protkes), termasuk kesadaran untuk bersedia divaksin.

“Masyarakat banyak tidak percaya adanya Covid-19, sehingga semua protkes diabaikan. Akibatnya kasus Covid-19 semakin meningkat,” terang Kusmawati.

Kondisi kurangnya kesadaran terhadap protkes tergambar jelas di Sampang. Dalam situasi memburuknya wabah Covid-19, beberapa warga Kecamatan Camplong, Sampang nekat menggelar hajatan dengan hiburan orkes dangdut. Sementara pemerintah sedang bersusah payah melarang kegiatan yang menimbulkan kerumunan dan menerapkan PPKM darurat.

Masyarakat yang mengadakan hajatan termasuk kru dan penyanyi orkes dangdut tersebut itu sudah disanksi pada Selasa (3/8/2021). Mohammad Saleh, warga Desa Banjar Tabulu, Camplong, Sampang yang diketahui selaku penyelenggara hajatan. Sedangkan grup orkesnya adalah Ardila.

Sejatinya, sanksi yang masuk kategori tindak pidana ringan (tipiring) itu bukan kali pertama. Sanksi yang dijatuhkan melalui Pengadilan Negeri (PN) Sampang itu rupanya tidak membuat jera, sehingga warga Camplong itu masih berani mengadakan orkes dangdut.

Hakim Ketua Ivan Budi Santoso yang memimpin jalannya persidangan memutuskan terdakwa Mohammad Saleh beserta dua keluarganya didenda sebesar Rp8 juta.

“Tetap nekat menggelar hajatan dengan hiburan orkes ini, padahal sebelumnya Satgas Covid-19 Sampang sudah melarang agar acaranya tidak dilaksanakan. Tapi yang bersangkutan ini tetap memaksa melaksanakan,” ucap Ivan Budi Santoso.

Sanksi denda yang dijatuhkan itu diakui memang lebih tinggi dibandingkan sanksi bagi para pelanggar sebelumnya yang divonis denda Rp1 juta hingga Rp2,5 juta.

Sedangkan untuk pemilik grup orkes Ardila, Suyadi, dijatuhi denda sebesar Rp4 juta, dengan ketentuan apabila tidak membayar denda akan diganti hukuman selama 15 hari penjara. Kemudian para penyanyinya masing-masing didenda Rp1 juta. Jika tidak membayar denda akan diganti hukuman kurungan selama tujuh hari.

Menanggapi putusan itu, salah satu biduan dari group orkes Ardila, Winda (27) sempat tidak terima atas denda tersebut. Alasannya, dalam kasus itu dia hanya hadir sebagai penyanyi yang memenuhi undangan dari pemilik hajatan. Tetapi setelah mendapatkan pencerahan, akhirnya menerima putusan tersebut.

“Kami hanya menghadiri undangan, jadi kalau bisa semua denda ditanggung kepada penyelenggara saja,” ungkapnya usai menjalani sidang Tipiring di PN Sampang. (imd/sub/waw)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *