Rencanakan Gugat SK Tentang Pilkades di Sampang

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FATHOR RAHMAN)

KABARMADURA.ID, SAMPANG– Dewan Masyarakat Sampang (Dems) kecewa terhadap pengajuan audiensi yang digagalkan sepihak. Sebab, kondisi itu secara otomatis menggagalkan rencana untuk menyampaikan gugatan terhadap surat keputusan (SK) Bupati Sampang Slamet Junaidi tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) tahun 2025.

SK yang akan digugat yaknik, Nomor 188.45/272/KEP/434.013/2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).  Gugatan dilakukan, lantaran ada masyarakat yang dirugikan dengan keputusan itu.  Hal ini diungkapkan Ketua Dems Aziz Muslim Haruna, Minggu (19/9/2021).

Dia berjanji, akan melakukan upaya proses hukum terhadap keputusan bupati.  Sebab, ada banyak masyarakat yang dirugikan dengan keputusan tersebut. “Kami Sudah siap melayangkan gugatan. Poin-poin gugatan sudah kami siapkan. Tapi sebelum gugatan, kami sampaikan resmi kepada pihak terkait yang hingga saat ini belum bisa kita sampaikan,” ujarnya.

Menurutnya, ada beberapa poin dalam gugatan yang akan disampaikannya. Namun, pada dasarnya ada pihak yang kecewa dengan terbitnya SK Bupati tentang pelaksanaan pilkades di 2025. Sebab,  ada poin-poin yang merugikan dan diabaikan oleh pemerintah.

Sehingga sebelum gugatan dilakukan, terlebih dahulu menyampaikan keberatan kepada pemerintah. Khususnya, mengenai keluarnya SK Bupati nomor 188.45/272/KEP/434.013/2021 tentang Pelaksanaan Pilkades Serentak tahun 2025.

“Kami akan menyampaikan surat keberatan terlebih dahulu kepada pemerintah. Bersama advokat yang kami siapkan akan mendatangi pemkab menyampaikan keberatan secara langsung,” ucapnya.

Selain  itu, Aziz Haruna mengaku kecewa dengan Pemkab Sampang. Sebab, audiensi yang diajukan digagalkan sepihak. Bahkan tanpa konfirmasi, padahal surat sudah masuk beberapa hari sebelum jadwal pelaksanaan audiensi.

“Tidak ada pemberitahuan kepada kami kalau ditunda. Tidak ada konfirmasi tertulis maupun secara lisan. Kami mengindikasikan cara yang kurang elegan dilakukan pemerintah,” kesalnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Sampang Yuliadi Setiawan belum bisa dimintai keterangan.  Namun sebelumnya, pihaknya membuka peluang lebar Kepada masyarakat yang hendak melakukan diskusi hingga gugatan. “Kalau demo sebaiknya jangan. Tapi kalau audiensi kami siap. Jika ada yang dirugikan bisa melalui jalur hukum,” responnya.

Reporter : Fathor Rahman

Redaktur: Totok Iswanto

 

 

 

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *