oleh

 Rendahnya Kualitas Pendidikan Dianggap Biasa

Kabarmadura.id/PAMEKASAN-Indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Pamekasan yang berada di urutan ke enam terbawah, dinilai merupakan hal yang biasa. IPM yang tergolong rendah jika dibanding dengan daerah lain di Jawa Timur, disebut-sebut karena kualitas pendidikan yang belum mumpuni.

Sebagaimana dikatakan Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Pamekasan Alwi, meski saat ini kemajuan pendidikan di Pamekasan masih terbilang terbelakang, namun komitmen untuk memajukan pendidikan itu masih ada dari seluruh stakeholder, baik dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi.

Menurut mantan sekkab Pamekasan itu, tidak perlu melihat ranking kualitas pendidikan yang berada di bawah daerah lain yang sudah maju. Karena itu memang kenyataan kondisi pendidikan yang harus diterima. Kendati begitu, tidaklah sama antara kualitas pendidikan yang unggul dan pendidikan daerah yang di bawah.

“Bukan berarti yang di bawah itu, rendah atau lemah, jadi mari komitmen untuk kemajuan pendidikan,” katanya Kamis (4/4).

Lebih lanjut Alwi mengatakan, upaya untuk memajukan pendidikan di Pulau Madura, khususnya di Pamekasan, sudah dilakukan dengan maksimal oleh pemerintah. Hal itu tentunya juga dibatasi dengan kewenangan dari masing-masing stakeholder.

Hanya saja, kemajuan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi, kesadaran masyarakat dalam memberikan pendidikan yang berkualitas pada anak-anaknya juga menjadi sesuatu yang teramat penting.

“Artinya kalau tidak bisa di jalur formal, saya berharap stakeholder terkait untuk mengarahkan pendidikan ke jalur nonformal,” terangnya.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pamekasan Ismail mengatakan, perkembangan IPM di Pamekasan tidak sesuai dengan julukan Kabupaten Pamekasan sebagai Kota Pendidikan. Berdasarkan data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur pada tahun 2017, angka IPM Kabupaten Pamekasan berada di urutan 32 dari total 38 kabupaten/jota se-Jawa Timur dengan nilai 64,93.

Padahal menurut politisi Partai Demokrat itu, setiap tahunnya, tak kurang dari 20 persen APBD yang dialokasikan untuk kemajuan sektor pendidikan. Namun, realisasi dari anggaran yang tidak maksimal itu, membuat IPM Pamekasan tidak mengalami peningkatan.

“Kalau dibiarkan seperti ini terus, maka ikon Kota Pendidikan harus dipertanyakan ulang,” tutupnya. (pin/waw)

Komentar

News Feed