Rentan Disengketakan, 1.268 Bidang Lahan Tak Bersertifikat

  • Whatsapp
RENTAN: BPPKAD Sampang menyebut masih banyak aset daerah berupa lahan / tanah belum bersertifikat, sehingga rentang disengketakan.

Kabarmadura.id/Sampang-Keseriusan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Sampang, dalam mengelola dan menginventarisir keberadaan aset daerah berupa lahan di wilayah setempat, perlu dipertanyakan. Pasalnya, hingga kini masih ada sebanyak 1.268 bidang lahan yang belum bersertifikat.

Berdasarkan data yang dihimpun Kabar Madura dari BPPKAD Sampang menunjukkan, jumlah aset Pemkab Sampang berupa lahan tercatat sebanyak 1.983 bidang. Rinciannya, lahan bersertifikat 684 bidang, masih proses pengurusan 28 bidang, bermasalah 3 bidang dan belum bersertifikat mencapai 1.268 bidang. Atas kondisi tersebut, keberadaan aset itu rentan disengketakan, karena tak memiliki dokumen kepemilikan berupa sertifikat.

Saat dikonfirmasi, Kepala BPPKAD Sampang Suhartini Kaptiati melalui Kabid Pengelolaan Aset Bambang Indra Basuki mengatakan, proses pengurusan sertifikat lahan pemkab dilakukan secara bertahap. Sebab, pihaknya harus menyesuaikan proses sertifikat dengan kemampuan keuangan.

“Setiap tahun ditarget sebanyak 25 bidang, tapi untuk tahun sudah ada 34 bidang yang diproses sertifikatnya. Itu sudah melebihi target, tinggal nunggu penerbitan sertifikatnya,” ucap Bambang Indra Basuki kepada Kabar Madura, Rabu (18/9).

Bambang (sapaan akrabnya) menjelaskan, penyebab banyaknya aset lahan Pemkab Sampang yang belum bersertifikat, lantaran “warisan” penataan arsip dan dokumen kepemilikan tanah dan bangunan atas nama Pemkab Sampang kurang tertata rapi, tertib dan kurang terdata secara rinci dan riil. Selain itu, banyak dokumen tanah yang kurang lengkap.

Adapun kendala dalam proses pengurusan sertifikat aset lahan tersebut, disebabkan adanya kesulitan dalam melengkapi dokumen yang yang diperlukan dalam syarat penerbitan sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat.

Kendati demikian, Bambang sesumbar bisa menyelesaikan inventarisir dan pengesahan aset daerah secara secara maksimal dan bertahap. Sebab diakuinya, pensertifikatan tanah itu tidak mungkin dapat diselesaikan dalam waktu satu tahun anggaran berjalan.

“Kami melakukan pensertifikatan tanah ini sesuai kemampuan, tidak bisa menargetkan tahun keberapa tuntas, karena untuk melengkapi dokumen dan lainnya membutuhkan waktu yang relatif lama,” kelitnya.

Sambung dia, untuk memaksimalkan program pensertifikatan aset lahan itu, pihaknya mengaku terus berkoordinasi dengan semua pihak, meliputi kepala desa, tokoh masyarakat, untuk melaporkan manakala ada aset daerah yang harus dilengkapi dokumen dan dapat diterbitkan sertifikatnya.

“Kita galakkan sosialisasi kepada elemen masyarakat agar sama-sama dapat melindungi keberadaan aset daerah,” tandasnya. (sub/pin).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *