Resmi PTUN-kan SK Bupati Sampang Tentang Pilkades

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FATHOR RAHMAN) GUGAT: Aktivis Dewan Masyarakat Sampang (Dems) didampingi pengacara secara resmi menyampaikan surat keberatan dikeluarkannya SK Bupati tentang Pelaksanaan Pilkades tahun 2025.

KABARMADURA.ID, SAMPANG – Aktivis yang mengatasnamakan Dewan Masyarakat Sampang (Dems), secara resmi menyerahkan surat keberatan atas keputusan dan terbitnya Surat Keputusan (SK) Bupati Sampang Nomor 188.45/272/KEP/434.013/2021 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada tahun 2025.

Surat tersebut disampaikan ke bupati melalui bagian umum sekretariat daerah (Setkab) Sampang. Selanjutnya, akan diteruskan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Penyerahan surat dilakukan langsung oleh Ketua Dems Aziz Muslim Haruna dengan didampingi sejumlah tim lawyer, Senin (20/92021).

Ketua Dems, Aziz Muslim Haruna mengaku, sudah menindaklanjuti usahanya untuk menggugat keputusan Bupati H. Slamet Junaidi. Bahkan, secara resmi bukti keberatan sudah disampaikan ke orang nomor satu di Sampang melalui bagian umum. “Kami didampingi tim lawyer. Secara tertulis, kami lakukan prosedur hukum mewakili masyarakat yang keberatan dengan keputusan bupati,” ujarnya.

Menurutnya, surat keberatan tersebut merupakan langkah awal menuju gugatan ke PTUN. Selain itu,  ada tembusan ke Gubernur Jawa Timur (Jatim) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengenai banyaknya masyarakat yang tidak setuju dengan keputusan bupati. Salah satunya, sebagian masyarakat merasa dirugikan dengan keputusan itu.

Baik kerugian materiil, maupun non materiil.  Sehingga, hal ini perlu keadilan dan kebijakan dari dampak keluarnya SK bupati. “Kami berharap SK bupati dicabut. Dan kami berharap pula pemerintah mengevaluasi dan mengkaji dari berbagai aspek. Sehingga nantinya, ada semacam keputusan yang disetujui bersama,” tuturnya.

Pihaknya menjelaskan, jika pilkades serentak digelar tahun 2025, maka sebanyak 180 desa akan dijabat seorang pejabat sementara (Pj). Bahkan, 111 desa dengan jabatan kepala desa (kades) berakhir tahun ini, maka harus diisi Pj selama empat tahun.

Hal senada diungkapkan Perwakilan Tim Lawyer Miftahul. Menurutnya,  surat keberatan tersebut telah teregister oleh Bagian Umum Pemkab Sampang dengan nomor 2636. Dalam surat itu, terdapat beberapa poin keberatan yang disampaikan. “Ada beberapa point yang menjadi keberatan kami. Kami berharap ada evaluasi serius dan kajian dari pemerintah,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Sampang Yuliadi Setiawan belum bisa memberikan keterangan. Berusaha didatangi ke kantornya tidak berhasil. Bahkan upaya konfirmasi melalui saluran teleponnya tidak tersambung.

Reporter: Fathor Rahman

Redaktur: Totok Iswanto

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *