Respon Ulama dan Budayawan soal Proyek Tol dan Kereta Api Madura

  • Whatsapp

Kabarmadura.id-Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama(PCNU) Sampang KH. Itqon Busiri yang turut mendukung usulan pembangunan jalan tol Madura, karena adanya kebutuhan masyarakat dan demi kepentingan umum dan tujuan kemaslahatan bersama.

“Kami mendukung dari sisi kebutuhan, mengingat pemerintah dan masyarakat butuh pembangunan, maka kita setujui,” ucap KH. Itqon Busiri saat dikonfirmasi Kabar Madura, Minggu (23/2/2020).

Sebelumnya, Dewan Pembangunan Madura (DPM) mengusulkan pembangunan jalan tol Madura kepada Presiden RI Joko Widodo. Usulan itu, kemudian dilanjutkan dengan permohonan audiensi kepada presiden.

Menurut KH. Itqon Busiri, kehadiran tol lintas Madura itu sangat penting, tetapi tidak darurat.  Sehingga, masih perlu sosialisasi kepada masyarakat. Namun keberadaan tol itu, disebut mampu mendongrak perekonomian masyarakat, utamanya memudahkan akses dari Madura ke Kota Surabaya dan wilayah lain.

Baca juga: Suara Para Rektor Dukung Pembangunan Tol Madura

Soal wacana revitalisasi rel kereta api, kiai yang akrab disapa Ra Itqon itu menerka juga memiliki dampak , begitupun dengan pembangunan tol lintas Madura.  Ra Itqon tidak menampik  adanya kemungkinan akan menimbulkan efek sosial, konflik agraria, terlebih masyarakat Madura memiliki budaya tidak menjual tanah sangkolan atau tanah warisan.

“Kami meminta agar konflik agraria ini dapat diminimalisir, maka yang membujuk dalam proses pembebasan lahannya nanti, harus melibatkan tokoh masyarakat setempat dan tokoh agama,” jelasnya.

Namun pada prinsipnya, pihaknya mendukung semua program-program pemerintah, dengan catatan harus mengutamakan kepentingan masyarakat yang menjunjung kearifan lokal.

Sedangkan menurut Fudholli Hafid, salah seorang budayawan asal Sampang, konflik agraria demi kepentingan umum, seperti dalam reaktivasi rel kereta api, sulit terelakkan.Terlebih, lahan di sepanjang jalur rel kereta api itu sudah beralih fungsi jadi berbagai bangunan.

Sehingga butuh pengkajian yang lebih mendalam dan matang. Sebab dikhawatirkan, setelah program terlaksana, justru tidak berdampak apa pun terhadap masyarakat.

“Dalam merealisasikan program itu harus sesuai kebutuhan masyarakat, yakni apakah kereta dan tol ini menjadi suatu kebutuhan masyarakat atau tidak.Sementara saat ini, sarana transportasi yang ada sudah sangat memadai, bahkan banyak angkutan umum yang malah kekurangan penumpang,” ucap Fudholli Hafid kepada Kabar Madura, Senin (24/2/2020).

Pria yang akrab disapa Abah Fud itu menambahkan, sejarah konflik agraria demi kepentingan umum banyak yang tidak rampung dan terjadi berkepanjangan. Salah satunya ketika akan dibangun jembatan Suramadu.

Saat itu, konflik agraria antarwarga dan pemerintah terpaksa terjadi. Padahal, pembanguan jembatan itu juga didasari kebutuhan masyarakat dan melibatkan semua pihak.

Untuk reaktivasi rel kereta api, menurutnya harus diperjelas dan disosialisasikan kepada masyarakat secara masif.

“Justru konflik agraria ini yang nantinya tidak kunjung selesai, sementara program reaktivasi rel kereta api dan tol lintas Madura ini tidak terlalu dibutuhkan oleh masyarakat.Kami malah khawatir, program yang sangat bagus ini, hanya berdampak mengecewakan, menimbulkan konflik agraria yang tidak kunjung kelar,” ungkapnya.

Sedangkan menurut pendapat Kiai A. Dardiri Zubairi, salah seorang tokoh masyarakat Sumenep, rencana reaktivasi rel kereta api dan munculnya usulan pembangunan jalan tol di Madura sama-sama baik, namun hendaknya lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat.

Namun jika yang menjadi pertimbangannya adalah masyarakat, jelasnya, maka yang paling efektiv adalah pengaktifan kembali rel kereta api. Karena selain efisien, juga bisa memperkesil potensi konflik  agraria.

Sebab, lahan di sepanjang jalur kereta api sudah tercatat sebagai milik negara. Sedangkan dalam pembangunan jalan tol, akan lebih banyak membutuhkan pembebasan lahan baru. Bahkan, sangat berpotensi menggusur tempat tinggal masyarakat, sehingga polemiknya akan lebih runyam.

“Dari segi perbandingan efisiensi waktu, tentunya akan lebih cepat raktivasi rel kereta api, permasalahan tentunya lebih kecil, tinggal koordinasi saja dengan masyarakat yang kebetulan bertempat tinggal di jalur kereta, karena memang itu masih aktif sebagai tanah negara,” katanya, Senin (24/2/2020).

Berbeda dengan M. Helmy Prasetya, budayawan asal Bangkalan itu menilai, konflik agraria atau sengketa lahan yang sering terjadi di Madura, memang melibatkan tanah warisan leluhur mereka atau Tana Sangkolan.

Dari situ, dia menilai bahwa Tana Sangkolan tidak bisa dibeli dengan materi. Sebab, tanah tersebut merupakan tanah sakral dan menjadi jati diri warga Madura. Sehingga menurut Helmy, hal itu bisa dijadikan visi misi untuk mengembalikan kesadaran betapa pentingnya tanah itu bagi orang Madura.

Tanah bagi masyarakat Madura adalah jati diri sebagai sejarah etos kerja, religi, dan lain sebagainya. Tanah tak sekadar sangkolan.

“Tahun 2018, teman-teman seniman Madura, khusus teater, bekerja sama dengan seniman Yogyakarta, pernah menggagas kegiatan budaya  bagaimana masyarakat Madura kini harus ‘Berpijak Pada Tanah’,” ungkapnya, Senin (24/2/2020).

Sementara itu, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Pamekasan K Muid menyampaikan, dari kedua wacana proyek infrastruktur transportasi tersebut, sebaiknya lebih mendahulukan reaktivasi kereta api. Alasannya, selain bisa mengurai kemacatetan, penggunanya dipastikan dari masyarkat umum dan kelangan menengah kebawah.

“Reaktivasi kereta api spertinya untuk kelas menengah kebawah sangat diperlukan , toh nantinya jika ada yang ekspres, sebenarnya juga bagus,” ungkapnya.

Soal imbasnya berupa perlunya pembebasan lahan, bisa dilakukan secara persuasif, supaya tidak ada gejolak yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat.  (ara/rul/sub/ina/waw)

Baca juga: Suara Para Rektor Dukung Pembangunan Tol Madura

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *