oleh

Revisi Ditolak, Perda Larangan MirasBerlaku selama Tidak Kalah Gugatan

Kabarmadura.id/PAMEKASAN–Rekomendasi usulan revisi peraturan daerah (perda) tentang peredaran minuman keras (miras) beralkohol oleh Biro Hukum Provinsi Jawa Timur, ditolak mayoritas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan.

Kabupaten Pamekasan selama ini telah memberlakukan perda pelarangan peredaran miras. Kemudian Biro Hukum Provinsi Jawa Timur merekomendasikan revisi pasal yang sebelumnya berisi pelarangan menjadi pengendalian.

Rekomendasi tersebut muncul didasari pada kesesuaian peraturan daerah dengan undang-undang yang ada. Bahwa selama ini belum ada undang-undang yang melarang peredaran minuman keras beralkohol, yang ada hanya pengendalian. Karena itulah, Biro Hukum Provinsi Jawa Timur merekomendasikan untuk dilakukan revisi.

“Itu alasan dari provinsi,” ungkap Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten (Setkab) Pamekasan Sumiyati.

Sedangkan pembahasan di tingkat DPRD Pamekasan, revisi perda tentang miras ditolak seluruh fraksi, karena tidak sesuai dengan kultur masyarakat Kabupaten Pamekasan yang berjuluk Gerbang Salam. Terlebih jika hanya dikendalikan, bukan dilarang.

Menurut Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Pamekasan Wardatus Syarifah, banyak pihak yang tidak setuju dengan usulan revisi tersebut. Sebab, jika hanya memberlakukan perda pengendalian, maka power untuk menyetop peredaran miras di Kabupaten Pamekasan dirasa kurang kuat.

Alhasil, pembahasan revisi perda tersebut diputuskan untuk ditunda dan akan terus memberlakukan perda yang lama, yaitu pelarangan peredaran miras. Perda tersebut akan terus diberlakukan selama tidak ada gugatan dari pihak lain.

Perda Nomor 18 Tahun 2001 tersebut, dianggap tidak bisa dikatakan lemah meski tidak memiliki payung hukum berupa undang-undang. Sebab, perda tersebut telah disesuaikan dengan kultur dan budaya setempat.

“Akhirnya kami menyepakati, selama tidak ada gugatan, maka kami akan mempending dan tetap kita lanjutkan perda yang lama,” lanjut Warda menjelaskan.

Sementara itu, tenaga ahli Bagian Hukum Setkab Pamekasan Sapto Wahyono menegaskan, usulan revisi perda yang diusulkan Biro Hukum Provinsi Jawa Timur hanya sebatas pengendalian. Menurutnya, tentu power pengendalian tidak akan lebih kuat dari pelarangan.

“Iya, jadi usulannya itu pengendalian bukan pelarangan, selama ini kan yang diberlakukan pelarangan,” ujarnya. (ali/waw)

Komentar

News Feed