KABARMADURA.ID | SAMPANG –Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI akan membangun dan merevitalisasi Pasar Torjun Sampang. Program itu menjadi agenda satu-satunya pembangunan pasar tahun ini. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp2,8 miliar dengan anggaran pengawasan Rp100 juta.
Saat ini, pemerintah sedang menggelar lelang untuk pembangunan fisik Pasar Torjun. Tahapannya saat ini yaitu evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga. Sehingga, tender tersebut belum menghasilkan pemenang. Namun, sebanyak 17 rekanan telah mendaftar.
“Anggarannya dari APBN. Karena program itu pakai dana aspirasi anggota DPR RI,” ucap Plt. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Sampang, Barrul Alim, Selasa (13/6/2023).
Pasar Torjun akan menjadi satu-satunya pasar di Kabupaten Sampang yang akan dibangun tahun ini. Secara kelayakan, Pasar Torjun memang sudah saatnya dilakukan revitalisasi. Sebab, kios-kios pasar di bagian dalam kondisinya sudah memprihatinkan.
Meski anggaran itu menggunakan dana aspirasi dari pusat, namun pejabat pembuat komitmennya (PPK) dari unsur Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang. Perencanaannya pun dilakukan oleh Pemkab Sampang. Kemudian dimintai persetujuan kepada pemerintah pusat.
“Kalau nanti direvitalisasi diyakini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sampang,” tambah Barrul.
Diketahui, Pasar Torjun merupakan salah satu pasar rakyat di Sampang dengan tipe C. Di dalamnya terdiri dari 102 kios, 36 los tertutup, 106 los terbuka dan 40 pedagang pelataran. Total jumlah pedagang di Pasar Torjun yaitu sebanyak 284 orang. Hari pasar yaitu Senin dan Jumat.
Dalam dokumen uraian singkatnya, revitalisasi Pasar Torjun rencananya akan membangun bangunan pasar satu lantai dengan perincian item bangunan massa satu atap berlantai keramik. Membangun los dan hamparan. Lalu pos keamanan dan toilet umum.
Selain itu, kegiatan tersebut juga meliputi pengadaan alat pemadam api ringan (APAR). Kemudian sebagai sarana pendukung, juga akan dibangun saluran pembuangan air. Dengan kegiatan tersebut, diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Anggarannya dari pusat. Perencanaan dan pengawasannya dari daerah, cuma dipertanggungjawabkan ke pemerintah pusat,” pungkas Barrul.
Pewarta: Ali Wafa
Redaktur: Sule Sulaiman
