Ribuan Guru Non PNS di Pamekasan Meradang, Belum Terima TF

  • Whatsapp
(FOTO: KM/KHOYRUL UMAM SYARIF) TUNJANGAN: Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan mencatat hanya ada 161 orang guru non pegawai negeri (PNS) menerima tunjangan fungsional (TF).

KABARMADURA.ID, PAMEKASAN – Kesejahteraan guru non pegawai negeri sipil (PNS) belum merata. Sebab, jumlah penerima tunjangan fungsional (TF) masih jauh dari total guru non abdi negara yang ada di Kabupaten Pamekasan. Sesuai data di Dinas Pendidikan (Disdik), terdapat 8.109 honorer, sedangkan sebagai penerima tunjangan fungsional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) hanya 161 orang.

Kadisdik Pamekasan, Akhmad Zaini melalui Kepala Seksi (Kasi) Pengembangan Karir, Fadilah mengatakan penentuan penerima tunjangan tersebut, langsung diterbitkan oleh Kemendikbud. Pihaknya mengaku, tidak memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan, penetapan penerima murni dari pusat.

Bacaan Lainnya

“Penentuannya berdasar data pokok pendidikan (dapodik), sehingga untuk yang tidak tercover di dapodik secara pasti tidak akan ada kesempatan untuk menerima tunjangan fungsional. Tahun ini, ada 161 guru yang memperoleh tunjangan tersebut,” ujarnya, Rabu (18/11/2020).

Dia menjelaskan, untuk besaran TF dalam satu tahun sebesar Rp3.600.000, biasanya akan dicairkan mendekati akhir tahun. Sedangkan realisasinya, ditransfer ke masing-masing rekening penerima atau dilakukan secara non tunai. “Penerimanya, meliputi guru yang mengajar di tingkat sekolah dasar  (SD) dan guru yang mengajar di tingkat sekolah menengah atas (SMP),” jelasnya.

Dia menegaskan, adapun ketentuan kualifikasi dari penerima TF, meliputi masa kerja menjadi tenaga pendidik, dan jam mengajar minimal 24 jam dalam seminggu. Bantuan tersebut memang diperuntukan untuk menyokong kesejahteraan guru non PNS. “Kriterianya  adalah masa kerja dari guru penerima, dan masa mengajar guru,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Khairul Umam mengatakan, Disdik harus berupaya seoptimal mungkin, agar seluruh guru memahami berkenaan dengan penerima tunjangan. Hal itu dilakukan, agar tidak menimbulkan multitafsir yang berlebihan di kalangan para guru non PNS.

“Bahkan jika memungkinkan untuk kedepannya bisa dilakukan pendampingan khusus kepada lembaga, supaya semua guru non PNS bisa mendapatkan tunjangan. Kedepan, bisa dikembangkan lagi tunjangan guru ini, segera menjemput bola dan berinisiasi guru-guru penerima berdasarkan kriteria dan persyaratan yang diharuskan untuk mendapatkan tunjangan ini,” sarannya. (rul/ito)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *