Ribuan Kartu Tani Tak Tercetak, Dispertahortbun Bangkalan Kebingungan

  • Whatsapp
(FOTO: KM/HELMI YAHYA) GIAT: Seorang petani saat menyiapkan lahannya di area persawahan Desa Bilaporah, Kecamatan Socah, Bangkalan, kemarin.

KABARMADURA.ID, BANGKALAN, SOCAH – Penebusan pupuk bersubsidi di tahun 2021 harus menggunakan kartu tani. Sementara dari sekian data petani masih ada ribuan yang belum menerima kartu tani. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikuktura, dan Perkebunan (Dispertahortbun) Bangkalan dari pengajuan sebanyak 126.000 petani, hanya sekitar 42 ribu yang diterbitkan kartu tani.

Salah seorang petani asal Desa Telang, Kecamatan Kamal, Ahmad Hasim menyampaikan sudah mendatangi Kantor Dispertahortbun Bangkalan untuk menanyakan distribusi pupuk di tahun 2021. Dirinya khawatir jika sudah sampai waktunya pemberian pupuk. Pupuknya belum ada. ”Saya sudah mengunjungi kantor pertanian untuk menanyakan ini, karena khawatir penebusan menggunakan kartu tani dipersulit,” ulasnya.

Bacaan Lainnya

Selain khawatir tidak mendapatkan pupuk, petani khawatir belum mendapatkan kartu tani. Sebab, jika tidak menggunakan kartu tani informasinya tidak akan mendapatkan kuota pupuk subsidi.

”Meskipun sudah mengajukan data pembuatan, tapi jika belum selesai, kami akan memberikan pupuk untuk tanaman kami dari mana,” ungkap Hasim.

Kepala Diapertahortbun Bangkalan Puguh Santoso menjelaskan, bahwa pihaknya sudah memaksimalkan upaya agar semua petani terdata dalam rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) yang sudah ditutup pada 28 November 2020 lalu. Padahal jumlah sebelumnya hanya berkisar sekitar 67 ribu petani. Dan kemudian meningkat hingga 126 ribu. ”Kami sudah maksimalkan pendataan secara detail, sehingga jumlahnya terpaut cukup jauh,” tuturnya.

Kata Puguh, mengenai penerbitan kartu tani sudah bukan menjadi wewenang dinasnya, melainkan pihak bank rekanan. Sedangkan informasi yang diterima, dari total  126 ribu, masih baru selesai 42 ribu. ”Ini kami juga kebingungan, karena petani melakukan desakan pada kami, sedang kami tidak berwenang menerbitkan kartu tani itu,” jelasnya.

Pihaknya mengaku masih akan terus menjalin koordinasi untuk menyegerakan penerbitan kartu tani. Sebab, tidak hanya di Bangkalan saja, di daerah lainnya kata Puguh, juga sama, tapi yang paling banyak di antara kabupaten lain, salah satunya adalah Bangkalan.

”Kalau penerbitan terlambat maka kinerja yang sebelumnya dimaksimalkan akan sia-sia, karena jika hanya terdata tapi tidak memiliki kartu tani juga percuma,” pungkasnya. (km59/mam)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *