oleh

Ribuan Nelayan Enggan Kantongi Asuransi

Kabarmadura.id/BANGKALAN-Keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan dalam memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para nelayan belum maksimal. Hal itu terbukti dari banyaknya  nelayan di wilayah tersebut yang tidak memiliki kartu asuransi.

Tercatat dari 7.971 nelayan yang terdata di Dinas Kelautan Bangkalan, hanya 100 nelayan yang mengikuti program asuransi tersebut.

Anggota Komisi B DPRD Bangkalan M. Husni Syakur mengatakan pihaknya sudah seringkali mengingatakan agar pemerintah proaktif dalam memberikan pemahaman kepada nelayan tentang pentingnya asuransi. Dengan begitu, kesadaran para nelayan untuk mengantongi asuransi semakin meningkat.

Tak hanya itu, dia mengungkapkan, pemerintah perlu menyikapi banyaknya nelayan yang tidak membayar premi. Pemerintah perlu menyiapkan anggaran untuk pembayaran premi, karena informasi yang berkembang para nelayan yang enggan mengantongi asuransi, karena disebabkan terkendala premi.

“Ke depannya, nelayan yang benar-benar tidak mampu bayar premi, perlu dibayarkan pemerintah daerah. Sedangkan untuk yang mampu didorong harus tetap membayar,” katanya, Rabu (12/6).

Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Pengembangan Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan Dinas Kelautan Bangkalan Bambang Harto Supriadi menyampaikan, program asuransi bagi nelayan bergulir sejak 2015. Dia mengakui pada mulanya ada sekitar 5.000 nelayan yang tercatat menjadi penerima asuransi.

Pada tahun pertama pembayaran premi asuransi nelayan ditanggung pemerintah pusat. Sementara pada tahun kedua dan seterusnya dibebankan kepada nelayan. Hal itu yang diakuinya menjadi penyebab nelayan enggan mendaftar asuransi.

“Hanya Rp175 ribu setahun, tetapi tidak ada yang bayar,” kilahnya.

Tak ingin disalahkan, pihaknya berkelit bahwa tingkat kesadaran nelayan untuk memenuhi ketentuan terkait asuransi minim. Karenanya, tidak ada penerima asuransi yang membayar premi. Akibatnya, asuransi tersebut tidak dapat digunakan, alias hangus.

“Pada tahun 2018, Bangkalan mendapatkan kuota 100 asuransi bagi nelayan, asuransi tersebut berlaku hingga 1 November 2019,” tambahnya.

Pihaknya mengklaim telah melakukan sosialisasi terkait dengan asuransi nelayan. Bahkan dia mengaku telah meminta nelayan untuk meneruskan biaya premi yang harus dibayarkan.

“Petugas kita terus menanamkan kesadaran kepada masyarakat,” tukasnya. (awe/pin)

Komentar

News Feed