oleh

Rokok Ilegal Marak, Alokasi DBHCHT Disoal

Kabarmadura.id/PAMEKASAN-Kabupaten Pamekasan menjadi daerah yang menerima dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) terbesar di Madura. Namun sayang, hal tersebut tak lantas membuat peredaran rokok illegal di Bumi Pamelingan itu berkurang.

Kepala Kantor Bea Cukai Madura Latif Helmi mengatakan, DBHCHT untuk Pamekasan pada tahun 2019 sebanyak Rp47,191 miliar. Jumlah itu jauh lebih tinggi dibanding dengan kabupaten lain di Madura.

Sayang, meski angka DBHCHT yang diterima Pamekasan melebihi daerah lain penghasil tembakau di Madura, namun hal itu tidak diimbangi dengan upaya penekanan peredaran rokok non pita cukai oleh pemerintah setempat.

Latif menjelaskan, salah satu mandat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, DBHCHT juga harus dialokasikan terhadap upaya pemberantasan barang kena cukai illegal.

“Dengan kondisi seperti ini sudah seharusnya Pemkab Pamekasan menerapkan secara presisi mandat dari regulasi, utamanya dalam pemberantasan rokok illegal,” terangnya Kamis (111/4).

Lebih lanjut Latif mengatakan, pemerintah harus bekerja ekstra keras untuk menekan peredaran rokok ilegal di Madura, khususnya di Pamekasan. Sebab, beradasarkan data penindakan pelanggaran peredaran rokok tanpa pita cukai itu, Pamekasan menjadi penyumbang terbesar barang sitaan pada tahun 2018, yakni sebanyak 5,4 juta batang rokok.

Sehingga pihaknya berharap, pemerintah kabupaten Pamekasan bisa bersinergi untuk menekan peredaran rokok ilegal yang masih terbilang relatif tinggi. Hal itu harus dilakukan, guna mendukung program pemerintah pusat untuk menghapus peredaran rokok ilegal.

“Untuk nasional angka peredaran rokok ilegal turun menjadi 7,04 persen dari sebelumnya 12,14 persen,” katanya.

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Pamekasan Harun Suyitno mendesak agar pemkab bisa maksimal dalam memanfaatkan DBHCHT untuk menekan peredaran rokok ilegal.

Sosialisasi dan operasi pasar harus digalakan semaksimal mungkin agar peredaran rokok illegal bisa ditekan sekecil mungkin. Harun meminta, agar pemkab Pamekasan bisa memberikan timbal balik atas diterminya DBHCHT dengan memberantas peredaran rokok illegal.

“Selama ini saya melihat rokok illegal masih bebas beredar, harusnya dengan DBHCHT itu, peredaran rokok tak lagi beredar di Pamekasan,” tukasnya.

Sayang, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pamekasan Bambang Edy Suprapto belum bisa dimintai keterangan atas persoalan tersebut. Namun sebelumnya, pihaknya memastikan akan maksimal dalam mengawasi peredaran rokok ilegal di Pamekasan. (pin/waw)

 

Komentar

News Feed