oleh

Rp1,2 M Anggaran Pembebasan Lahan Normalisasi Kali Kamoning Tidak Terserap

Kabarmadura.id/Sampang-Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sampang, pada tahun 2019 lalu menganggarkan dana sebesar Rp2,7 miliar, untuk pembayaran ganti rugi lahan warga yang terdampak proyek jalan inspeksi normalisasi Kali Kamoning. Sayangnya, dana tersebut tidak terserap maksimal.

Berdasar catatan Kabar Madura, dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 itu, masih menyisakan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) mencapai Rp1,2 miliar. Dana itu harus dikembalikan ke kas daerah untuk kemudian dianggarkan kembali tahun ini.

Saat dikonfirmasi, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Sungai Dinas PUPR Sampang Agus membenarkan, jika pihaknya gagal merealisasikan dana ganti rugi lahan terdampak jalan inspeksi, secara maksimal.

Dirinya berdalih, kendala tidak terserapnya anggaran secara maksimal tersebut, karena tidak ada kesepakatan harga dengan pemilik lahan. Diungkapkannya, mayoritas pemilik lahan meminta dana ganti runggi dengan harga tinggi.

Sementara, pihaknya hanya menganggarkan ganti rugi lahan milik warga sebesar Rp150 ribu per meter. Harga itu ditolak warga karena dinilai jauh di bawah harga yang diminta.

“Ganti rugi lahan dampak jalan inspeksi baru terbayarkan ke 44 pemilik lahan dengan total anggaran Rp1,5 miliar, sisinya menjadi SILPA,” kata Agus, Senin (6/1/2020).

Agus mengungkapkan, jumlah lahan terdampak jalan inspeksi yang akan dibebaskan dimiliki oleh 370 orang, dengan total luas lahan sekitar 9,5 hektar. Meski sempat mendapat penolakan harga, dirinya mengaku biaya ganti rugi akan tetap dilakukan secara bertahap sesuai ketersedian anggaran.

Lanjut dia, tahun ini pihaknya kembali menganggarkan dana Rp3,6 miliar untuk ganti rugi lahan terdampak jalan inspeksi tersebut. Jumlah itu sudah termasuk SILPA tahun 2019. Meski angka tersebut sudah ditambah, pihaknya mengklai dana tersebut diakui masih kurang, sehingga masih perlu ditambah melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK).

“Kemungkinan masih akan ditambah melalui PAK pada pertengahan tahun ini, karena estimasi yang dibutuhkan mencapai Rp40 miliar,” ungkapnya.

Sambung Agus, ketentuan harga lahan per meternya yang sudah ditetapkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), yakni Rp175 ribu sampai Rp250 ribu per meter. Penentuan harga ganti rugi lahan tersebut, tidak berdasarkan zona tanah, tetapi memakai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan warga penerima bebas pajak dari jual beli.

“Sayangnya mayoritas pemilik lahan masih menolak ketetapan harga itu, dan meminta kenaikan harga,” pungkasnya. (sub/pin)

 

Komentar

News Feed