oleh

Rp12,8 M untuk PTSL 2019

Kabarmadura.id/PAMEKASAN-Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pamekasan mendapat kucuran dana Rp12,8 miliar. Itu dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Alokasi dana tersebut untuk program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Anggaran tersebut diperuntukkan buat 46 ribu bidang tanah yang tersebar di 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Pamekasan

Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPN Pamekasan Andri Satriyo menyampaikan, pembiayaan sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah dibiayai pemerintah. Yakni, dari Dana Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) melalui BPN Pusat.

“Untuk pembiayaan tahapan PTSL mulai penyuluhan, pengukuran, pengumpulan data yuridis sampai penerbitan sertifikat dibiayai APBN melalui DIPA Kantor Pertanahan,” ucapnya, Rabu (27/02).

Untuk yang bekerja di lapangan, melalui kesepakatan dengan pihak kecamatan dan kelurahan, maka dibentuk kelompok masyarakat sadar tertib pertanahan (Pokmasdartibnah) yang dikukuhkan data yuridis.

Keterlibatan pokmas dalam kegiatan pengumpulan data yuridis, sambung dia, sebagai perwujudan dalam pendekatan kepada masyarakat melalui kearifan local, sehingga percepatan penyelesaian PTSL 2019 terealisasi.

“Pokmas ini diharapkan sebagai garda terdepan dalam kegiatan pengumpulan data yuridis maupun data fisik PTSL 2019. Sebab, memang mereka lah yang paling dekat dan mengetahui masyarakat,” paparnya.

Sementara sumber pembiayaan dari masyarakat, telah tertuang Perbub. yaitu sebesar maksimal Rp150 ribu.

Menurutnya, dana itu tidak masuk kas negara, melainkan untuk penggandaan dokumen, biaya materai sebanyak 1 buah, pengadaan patok sebanyak 3 buah, serta biaya transportasi petugas kelurahan ke kantor Pertanahan dalam rangka memveriflkasi berkas permohonan peserta PTSL 2019.

“Biaya tersebut tidak termasuk biaya akta jual beli dan BPHTB,” tukasnya.

Untuk teknis pembayaran dari masyarakat dapat melalui petugas di setiap kelurahan yang telah mendapatkan surat tugas dari Lurah masing-masing.

Andi mengatakan, kejelasan sumber pembiayaan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat. Yakni, mengenai biaya PTSL yang harus mereka keluarkan selama pelaksanaan PTSL 2019.

Andi menambahkan, selama ini petugas BPN sering kerja lembur untuk memenuhi target program itu. “Kita semua siap sampai pulang malam, karena program ini penting bagi kita semua,” tukasnya.

Sementara Ketua Komisi I Ismail DPRD Pamekasan menyampaikan, program PTSL harus dimaksimalkan. Sebab, itu program pemerintah pusat yang harus dilaksanakan dan dikelola dengan baik.

“Hindari pungli, bersih korupsi,” pungkasnya. (km45/nam)

Komentar

News Feed