oleh

Rp13,8 M DAK SD di Kabupaten Sampang Belum Terealisasi

Kabarmadura.id/Sampang-Sedikitnya ada 94 sekolah dasar (SD) tercatat sebagai penerima bantuan sarana prasarana (sarpras) yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK). Sayang, pagu anggaran senilai Rp13,8 miliar itu, hingga kini belum terealisasi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang Nur Alam yang dikonfirmasi melalui Kepala Seksi (Kasi) Sarpras SD Suraji mengatakan, penentuan penerima DAK itu melalui data pokok pendidikan (Dapodik) masing-masing lembaga.

Diungkapkannya, sasaran program DAK  meliputi prasarana, berupa rehab ruang kelas, ruang guru dan perpustakaan. Sementara untuk bantuan sarana yakni media belajar, pengadaan buku dan informatika dan teknologi (IT) di sejumlah sekolah.

Kata dia, sekolah yang mendapatkan bantuan prasarana dari DAK itu ada sebanyak 92 lembaga. Sementara yang kecipratan bantuan sarana hanya dua lembaga. Sedangkan lembaga yang mendapatkan bantuan rehab yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU) hanya dua lembaga.

“Untuk program DAK dan DAU tahun ini belum ada yang dilaksanakan, masih perencanaan semua. Kemungkinan dua pekan lagi sudah selesai perencanaanya,” ujar Suraji kepada Kabar Madura, Senin (29/6/2020).

Dirinya menjelaskan, untuk pengerjaan program DAK dilaksanakan secara swakelola oleh setiap lembaga penerima. Pihaknya menekan, pemantauan dan pengawasan dapat ditingkatkan, sehingga kejadian sekolah ambruk tidak lama dari proses pengerjaannya, seperti tahun-tahun sebelumnya, tidak terulang kembali.

“Kami tidak ingin kecolongan lagi, makanya semua lembaga terkait bisa mengawasi bersama-sama secara komprehensip,” ungkapnya.

Sementara itu, Anggota Dewan Pendidikan (DP) Kabupaten Sampang Zainuddin meminta kejadian sekolah ambruk paska pengerjaan, tidak terulang kembali. Dirinya mengingatkan sekolah penerima dan Disdik harus mengedepankan kualitas pengerjaan, mulai dari proses pemilihan material bangunan dan pekerja yang profesional di bidangnya.

Selain itu, untuk pengerjaan rehap gedung sekolah, pihaknya meminta agar Disdik memprioritaskan lembaga yang sangat membutuhkan. Sekolah dan Disdik harus bisa bertanggung jawab atas program DAK dan DAU tersebut.

“Kami harap pengerjaan program DAK dan DAU benar-benar memperhatikan kualitas, jangan sampai kejadian sekolah ambruk pasca pengerjaan terulang kembali, ” tukas Zainuddin. (sub/pin)

 

Komentar

News Feed