oleh

Rp39 M Jatah Pokir Legislator SampanguntukPerbaikan Jalan

Kabarmadura.id/SAMPANG-Jatah kegiatan pokok pikiran (pokir) untuk para anggota dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang, sebagian besar hanya untuk perbaikan jalan. Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sampang tahun 2020, jatah program itu mencapai puluhan miliar.

Dalam program itu, setiap wakil rakyat itu mendapatkan jatah kegiatan berdasarkan usulan dari masyarakat melalui reses.

Pada tahun 2020, jatah pokir DPRD yang tercatat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sampangsebanyak 222 paket, meliputi program peningkatan jalan, irigasi dan sungai. Saat ini, pokir para wakil rakyat itu tinggal pelaksaannya.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Sampang Ach. Hafi mengatakan, jatah pokiruntuk 45 legislator itu ada 11 paket di bidang pengerjaan atau revitalisasisungai,pagu anggarannya Rp1,950 miliar, 1 paket bidang irigasidengan pagu anggaran Rp200 juta dan 190 paketbidang jalan dan jembatan dengan total pagu anggaran Rp39.8 miliar.

“Pokir para anggota dan pimpinan dewan yang masuk di DPA Dinas PUPR tahun 2020 ini tercatat sebanyak 222 paket pengerjaan dengan total anggaran mencapai sekitar Rp42 miliar, program pokir ini didominasi program peningkatan jalan,” ungkap Ach. Hafi saat ditemui Kabar Madura.

Mengenai tahapan pengerjaan pokir itu, sudah selesaikan perencanaan pembangunannya, termasuk pemberkasan, sehingga tinggal pelaksanaannya. Rata-rata pagu anggaran untuk pokir para wakil rakyat itu, setiap paketnya senilai Rp200 juta.

Sebelum terdampak rasionaliasi untuk penanganan wabah Covid-19, jatah pokir tersebut mencapai Rp60 miliar, tapi saat ini sudah berkurang, setiap anggota rata-rata dikurangi Rp200 juta. Dirinya menegaskan, hampir 90 persen jatah pokir dewan itu ada di Dinas PUPR, sementara yang tersebar di OPD lain relatif sedikit.

“Pada prinsipnya untuk program pokir ini sudah siap semua, tinggal pelaksanannya saja,”terangnya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Sampang Fadol menjelaskan, pokir itu merupakan usulan dari masyarakat, melalui serap aspirasi pada saat para anggota dewan melaksanakan reses, semua kebutuhan masyarakat tersebut ditampung dan diupayakan untuk direalisasikan.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan, pokir merupakan hak para wakil rakyat untuk mengusulkan ke TAPD, agar didanai melalui APBD.

“Proses pengusulan pokir itu legal, karena melalui serap aspirasi, dan diparipurnakan oleh dewan, dijadikan beberapa kategori, yakni skala prioritas dan lainnya, untuk diusulkan ke TAPD Sampang,” jelasnya

Dijelaskan pula, pihaknya sebagai legislator hanya berhak mengusulkan, sementara penentuannya melalui rapat yang melibatkan pihak eksekutif dan legislatif.

“Aspirasi dari masyarakat tidak semuanya bisa tercover melalui pokir ini, karena harus disesuaikan dengan program prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPMJD, kebetulan selama lima tahun kedepan ini fokus pemerintah pada pembangunan infrastruktur, maka kami menyesuaikan,” jelasnya. (sub/waw)

JATAH PROYEK LEGISLATOR 2020

45 ANGGOTA DPRD SAMPANG

JUMLAH USULAN PROGRAM: 222 PAKET

ANGGARAN: Rp60 miliar

Dirasionalisasi untuk penanganan wabah Covid-19 jadi Rp42 miliar

RINCIAN

11 paket di bidang sungai, pagu anggarannya Rp1,950 miliar

1 paket bidang irigasi dengan pagu anggaran Rp200 juta

190 paket bidang jalan dan jembatan dengan pagu anggaran Rp39.8 miliar

SAAT INI DALAM PROSES PERENCANAAN DAN PEMBERKASAN

Sumber: DINAS PUPR SAMPANG

Komentar

News Feed