Rp4 M Program Kotaku di Sampang Tanpa Pengawasan

  • Whatsapp
(FOTO: KM/IST FOR KM) LEPAS KONTROL: Realisasi program kota tanpa kumuh (Kotaku) di Kabupaten Sampang menyasar dua kecamatan. .

KABARMADURA.ID, SAMPANG-Pada tahun anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang mendapatkan bantuan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pusat. Namun, dalam realisasinya program dengan pagu anggaran mencapai Rp4 miliar itu tidak  diawasi oleh DPRD setempat.

Informasi yang dihimpun Kabar Madura dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Sampang, Program Kotaku tahun ini menyasar empat desa yang tersebar di dua kecamatan. Meliputi, Kecamatan Camplong di Desa Sejati, Banjar Talelah dan Taddan. Kemudian, Kecamatan Robatal di Desa Jelgung. Setiap desa, dianggarkan Rp1 miliar.

Bacaan Lainnya

Kepala Bidang (Kabid) Perumahan dan Kawasan Permukiman DPRKP Sampang Abdul Rokib mengatakan, program Kotaku merupakan program pusat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan. Instansinya, hanya berperan sebatas pendamping teknis. Sebab, dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) langsung dari Kementerian.

Adapun bentuk pekerjaan program kotaku, yakni disesuaikan dengan kebutuhan di setiap desa sebagaimana diatur dalam Permen PUPR No 14 tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, yang terdiri dari 7 aspek dan 16 kriteria permukiman kumuh.

“Sekarang ini pengerjaan program Kotaku sedang berlangsung, untuk kegiatannya sesuai kebutuhan desa yang mengacu kepada ketentuan yang ada, bisa berupa saluran irigasi, pavingisasi dan semacamnya,” cetus Abdul Rokib, Selasa (31/8/2021).

Menurutnya, proses pengerjaan program Kotaku masih akan berakhir pada bulan November 2021 mendatang. Saat ini, pengerjaan sedang berlangsung. Secara umum, tujuan program Kotaku untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan,  mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Sampang Abdus Salam mengaku, tidak mengetahui terkait pengerjaan kegiatan fisik yang bersumber dari program Kotaku tersebut. Sebab, untuk program dari Kementerian tidak ada pengawasan dari pihak legislatif setempat. Selama ini, pemkab tidak pernah koordinasi terkait program Kotaku dengan internal komisnya.

Baik untuk penempatan dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Namun, kemungkinan sudah berkoordinasi dengan komisi yang lainya. “Programnya aja kami tidak tahu, jadi untuk yang dari Kementerian ini gak ada pengawasan dari dewan, khususnya Komisi III, entah kalau komisi lain kami tidak tahu,” responnya. (sub/ito)

Kecamatan dan Desa Program Kotaku

  • Kecamatan Camplong
    • Desa Sejati
    • Desa Banjar Talelah
    • Desa Taddan
  • Kecamatan Robatal
    • Desa Jelgung
  • Masing-masing desa akan memperoleh dana sebesar Rp1 miliar.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *