Rp40 M Silpa Pemkab Sampang Ngendap

  • Whatsapp
(FOTO: KM/SUBHAN) LAILI AKMALIA: Kabid Anggaran dan Pembendaharaan BPPKAD Sampang

Kabarmadura.id/Sampang-Sedikitnya Rp40 miliar sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2019, ngendap belum teralokasi. Jumlah itu terbilang besar, lantaran total silpa APBD murni di Kabupaten Pamekasan tahun 2019 sebesar Rp65 miliar.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Sampang, total silpa APBD tahun 2019 sebesar Rp65 miliar. Dari jumlah itu, sekitar Rp25 miliar digunakan kembali untuk beberapa kegiatan, termasuk kegiatan tunjangan profesi guru, dan semacamnya.

Bacaan Lainnya

Selain silpa dari APBD murni itu, Pemkab Sampang juga memiliki silpa sebesar Rp183 miliar. Silpa itu terdiri dari dana BLUD, JKN, BOS, DAK fisik dan non fisik atau dana transfer dari pusat.

Kepala BPPKAD Sampang Saryono yang dikonfirmasi melalui Kabid Anggaran dan Pembendaharaan Laili Akmalia mengungkapkan, silpa sebesar Rp40 miliar itu sudah tertuang dalam LHP BPK.

Kata dia, silpa tersebut terkumpul dari balanja barang dan jasa, gaji pegawai, karena ASN meninggal dan atau diberhentikan dan anggaran program yang tidak terpakai. Dirinya melanjutkan, untuk dana silpa yang sudah ada posnya tidak bisa digunakan untuk pembiayaan program lainnya atau belanja non DAK, karena sudah mandatoris.

“Silpa Rp40 miliar ini belum teranggarkan untuk kegiatan, masih nunggu perubahan APBD, yang jelas akan digunakan untuk program prioritas pada tahun ini,” urainya, Rabu (15/7/2020).

Perempuan yang akrab disapa Laili itu  melanjutkan, akibat masih banyaknya silpa dari DAK, maka tahun ini DAK dari pemerintah pusat tidak ditransfer sesuai pagu yang diterima. Sementara untuk silpa Rp40 miliar itu belum dialokasikan untuk kegiatan.

“Kemungkinan untuk silpa Rp40 miliar ini akan digunakan untuk anggaran kekurangan pembayaran rekening listrik, air dan program lainnya yang sekiranya proses dan waktu pelaksanaanya memungkinkan, mengingat PAK ini biasanya dilaksanakan di akhir tahun anggaran berjalan,” ungkap Laili.

Sementara itu Ketua DPRD Sampang Fadol menekankan, silpa yang belum teranggarkan itu nanti akan dianggarakan kembali di APBD perubahan. Dirinya menyarankan silpa itu harus diproritaskan untuk penanganan Covid-19 sesuai kondisi yang terjadi sekarang ini.

Di sisi lain, silpa itu dapat difokuskan untuk pembangunan infrastruktur di sejumlah wilayah, mengingat untuk program pembangunan tahun ini, anggarannya sudah banyak direalokasi untuk penanganan bencana non alam Covid-19, sehingga pembangunan diharapkan tetap ada dan jalan, meskipun terbatas.

“Silpa Rp40 miliar yang belum teranggarkan bisa difokuskan untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur dan tambahan penanganan Covid-19,” singkat politisi PKB itu. (sub/pin)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *